MENGHADAPI DILEMA PENEGAKAN HUKUM MENGENAI AMBATAN DAN STRATEGI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Abstrak

Korupsi telah lama menjadi kejahatan yang menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia, yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tinggi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha keras untuk memberantas korupsi, budaya korupsi tetap eksis, didorong oleh motivasi kekuasaan dan harta. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen didasarkan pada pemahaman akan sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi, serta tanggapan terhadap kekurangan dalam penegakan hukum sebelumnya.KPK bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga memberikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Struktur organisasi KPK dirancang untuk tetap terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Strategi pemberantasan korupsi melibatkan pendekatan preventif, deduktif, dan represif. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti tumpang tindih regulasi, kualitas peradilan yang belum optimal, kurangnya integrasi dalam pengawasan kinerja penegak hukum, dan lemahnya sanksi terhadap koruptor. Strategi pencegahan korupsi melibatkan identifikasi dan penanganan akar penyebab korupsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Dalam konteks penegakan hukum pidana korupsi, KPK memiliki peran sentral dengan kewenangan yang luas. Namun, penerapan hukuman mati sebagai opsi pidana baru dalam kasus korupsi mengundang perdebatan terkait efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengklasifikasikan data dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia, hambatan yang dihadapi KPK, dan strategi penegakan hukum pidana korupsi menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk mengurangi dan mencegah peningkatan kasus korupsi di masa depan.