ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPPK PARUH WAKTU TERHADAP BUDAYA KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap budaya kerja aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu inovasi dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mengoptimalkan penyerapan tenaga non-ASN sekaligus mengendalikan anggaran belanja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap motivasi kerja, komitmen organisasi, dan standar pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme budaya kerja antara PPPK Paruh Waktu dan pegawai tetap yang berpotensi menimbulkan disharmoni organisasional. Selain itu, keterbatasan hak dan tunjangan PPPK Paruh Waktu memengaruhi tingkat kepuasan kerja dan berdampak pada konsistensi pemberian layanan kepada masyarakat. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait kejelasan status kepegawaian, peningkatan insentif non-finansial, dan penguatan sistem manajemen kinerja untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan ini terhadap kualitas pelayanan publik.

This study examines the impact of the Part-Time Government Employees with Work Agreements (PPPK Paruh Waktu) policy on the work culture of state civil apparatus and the quality of public services in Indonesia. The Part-Time PPPK policy represents an innovation in bureaucratic reform aimed at optimizing the absorption of non-civil servant personnel while controlling the personnel expenditure budget. Using a descriptive qualitative approach with a case study method in three regional government institutions in Southeast Sulawesi, this study found that the policy has significant impacts on work motivation, organizational commitment, and public service standards. The findings reveal a dualism in work culture between Part-Time PPPK employees and permanent staff, which potentially leads to organizational disharmony. Furthermore, the limited rights and allowances of Part-Time PPPK employees affect job satisfaction levels and impact the consistency of service delivery to the public. The study recommends improvements in regulations regarding employment status clarity, enhancement of non-financial incentives, and strengthening of performance management systems to minimize the negative impacts of this policy on public service quality.