YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

(STUDI KASUS RODRIGO DUTERTE)

Abstrak

Keberadaan International Criminal Court (ICC) dibentuk sebagai upaya masyarakat internasional dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perkembangannya, muncul persoalan hukum terkait keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap negara yang menarik diri dari Statuta Roma 1998. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte melalui kebijakan War on Drugs yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan dugaan extrajudicial killings. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah ICC masih memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kebijakan War on Drugs sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional serta menganalisis keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, serta berbagai doktrin dan literatur hukum pidana internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah jus cogens dan teori yurisdiksi temporal (ratione temporis) untuk menganalisis keberlakuan norma dan kewenangan ICC pasca penarikan diri suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan War on Drugs yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 khususnya terkait dengan unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Selain itu, Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif. Hal ini didasarkan pada prinsip non-retroaktif penarikan diri dalam Pasal 127 Statuta Roma serta karakter norma jus cogens yang bersifat imperatif dan mengikat secara universal. Dengan demikian, ICC tetap memiliki dasar hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penuntutan terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

The establishment of the International Criminal Court represents an effort by the international community to enforce the law against perpetrators of the most serious international crimes, including crimes against humanity. In its development, legal issues have emerged regarding the continuity of the ICC’s jurisdiction over states that withdraw from the Rome Statute of 1998. This issue is reflected in the case of the Philippines under the leadership of Rodrigo Duterte through the War on Drugs policy, which resulted in thousands of deaths and allegations of extrajudicial killings. The Philippines’ withdrawal from the Rome Statute in 2019 subsequently gave rise to debates regarding whether the ICC still has the authority to investigate and prosecute alleged crimes committed while the Philippines was still a State Party.This research aims to analyze the qualification of the War on Drugs policy as a crime against humanity under international criminal law, as well as to examine the continuity of the ICC’s jurisdiction over Rodrigo Duterte following the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute of 1998. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used include the Rome Statute of 1998, the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, as well as various doctrines and literature on international criminal law. The theoretical framework applied in this study consists of jus cogens and the theory of temporal jurisdiction (ratione temporis) to analyze the applicability of legal norms and the ICC’s authority following a state’s withdrawal.The results of this study indicate that the War on Drugs policy potentially fulfills the elements of crimes against humanity as regulated under Article 7 of the Rome Statute of 1998, particularly concerning widespread or systematic attacks against civilians. Furthermore, the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute does not eliminate the ICC’s jurisdiction over alleged crimes committed before the withdrawal became effective, as stipulated under Article 127 of the Rome Statute of 1998. Therefore, the ICC still possesses a legal basis to continue the investigation and prosecution of Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity.