KEMANFAATAN DALAM ATURAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN MELALUI SKEMA IPO BANK PERKREDITAN RAKYAT

Penulis

  • Alif Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Istiana Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Yola Waqingatul Hidayah Fakultas Hukum Universitas Jember
  • Nola Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Jember

Kata Kunci:

IPO, BPR, theory of benefits, Small and Medium Enterprise (SME), Teori Manfaat, Usaha Kecil Menengah (UKM)

Abstrak

Praktik perbankan di Indonesia sudah sangat umum, dan salah satu lembaga keuangan yang familiar sebagai bank di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat. BPR sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada UMKM diperbolehkan melakukan IPO (penawaran umum di pasar modal) sehingga dapat menambah modal tanpa menambah utang. Tantangan yang diberikan BPR kepada OJK terkait permodalan inti juga sangat berat bagi BPR yang belum bisa dilaksanakan karena masih dibentuknya peraturan turunan yang mewajibkan BPR diperbolehkan melakukan IPO. Pemenuhan kewajiban modal inti memberikan sinyal bahwa BPR perlu mendorong penambahan modal, seperti masuknya dana segar dari investor yang ingin menanamkan modalnya, seperti melalui IPO. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan jurnal, buku dan undang-undang. Dalam hasil tulisan penelitian ini, penulis mengkaji tentang teori manfaat dan rasio hukum dari IPO BPR dan menguraikan kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan bahan pembahasan untuk penelitian selanjutnya beserta saran yang dapat penulis berikan karena BPR merupakan motor penggerak dari IPO tersebut. Perekonomian UMKM yang perlu memperkuat permodalan baik melalui regulasi maupun suntikan dana. Hal ini sangat krusial jika terjadi efek domino dari perlambatan ekonomi atau kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

 

Banking practices in Indonesia are very common, and one of the financial institutions that is familiar as a bank in Indonesia is the People's Credit Bank. Rural Banks as frontliners in providing financial services to MSMEs are allowed to carry out IPOs (public offerings on the capital market) so that they can increase capital without increasing debt. The challenges posed by BPRs to OJK regarding core capital are also very difficult for BPRs which cannot yet be implemented due to derivative regulations that are still being formed to require BPRs to be allowed to IPO. Fulfillment of core capital obligations provides a signal that BPR needs to encourage additional capital, such as the influx of fresh funds from investors who wish to invest capital, such as through an IPO. Based on this background, the author conducted library research based on journals, books and laws. In the results of this research paper, the author examines the theory of benefits and legal ratios from BPR IPOs and outlines conclusions which can later be used as discussions for future research along with suggestions that the author can give because BPR is a driving force behind the MSME economy which needs to strengthen capital either from regulations or fund injections. which is very crucial if there is a domino effect from an economic slowdown or uncertain global economic conditions.

Unduhan

Diterbitkan

2024-02-01