IMPLIKASI PEMBEBASAN PPN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK: TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Abstrak: Artikel ini akan membahas mengenai implikasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengelolaan limbah domestik, terutama dalam konteks tanggung jawab perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Meskipun hak atas lingkungan yang optimal dan sehat telah diakui secara hukum, tantangan masih ada dalam penegakannya, terutama terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat. PPN, sebagai instrumen pajak pada dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pembebasan PPN dalam pengelolaan limbah domestik memerlukan beberapa pertimbangan terhadap dampak penerimaan pajak, stabilitas ekonomi, dan kewajiban perusahaan dalam tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan adil, dengan memperhatikan keterlibatan perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.

Abstract: This article will discuss the implications of Value Added Tax (VAT) exemption on domestic waste management, especially in the context of corporate responsibility and government obligations in environmental protection. Although the right to an optimal and healthy environment has been legally recognized, challenges still exist in its enforcement, especially regarding public awareness and participation. VAT, as a tax instrument, is considered important for increasing state revenue and maintaining economic stability. However, VAT exemption in domestic waste management requires several considerations on the impact of tax revenue, economic stability, and corporate liability in government responsibility. Therefore, a comprehensive and fair policy is needed, taking into account the involvement of companies and government obligations in environmental protection.