PERSIDANGAN PENGADILAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Abstrak

Pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan adalah proses inti dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata  (KUHAP). Undang-undang ini menggariskan berbagai asas hukum yang mendasar, seperti asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Proses pemeriksaan perkara meliputi beberapa tahapan penting: sidang pertama, pembuktian, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, serta putusan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, termasuk hak untuk mengajukan pembelaan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan, Pada sidang pertama, identitas terdakwa diperiksa, dan surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tahap pembuktian melibatkan penyajian bukti dan saksi oleh kedua belah pihak. Pembelaan diberikan kesempatan untuk menyangkal dakwaan dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembelaan, jaksa dapat memberikan replik, yang kemudian diikuti oleh duplik dari terdakwa. Efisiensi dalam pemeriksaan perkara juga ditingkatkan melalui penggunaan teknologi, seperti persidangan elektronik yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Persidangan elektronik ini mempercepat dan mempermudah proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas keadilan. Asas efisiensi hukum menekankan bahwa sistem hukum harus beroperasi secara efisien untuk mengurangi biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas keadilan. Dengan demikian, KUHAP bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan menghormati hak asasi manusia, sambil memastikan proses persidangan yang cepat dan sederhana untuk semua pihak yang terlibat.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan adalah proses inti dalam sistem peradilan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata  (KUHAP). Undang-undang ini menggariskan berbagai asas hukum yang mendasar, seperti asas persidangan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Proses pemeriksaan perkara meliputi beberapa tahapan penting: sidang pertama, pembuktian, pembelaan (pledoi), replik dan duplik, serta putusan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi, termasuk hak untuk mengajukan pembelaan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan, Pada sidang pertama, identitas terdakwa diperiksa, dan surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Tahap pembuktian melibatkan penyajian bukti dan saksi oleh kedua belah pihak. Pembelaan diberikan kesempatan untuk menyangkal dakwaan dan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Setelah pembelaan, jaksa dapat memberikan replik, yang kemudian diikuti oleh duplik dari terdakwa. Efisiensi dalam pemeriksaan perkara juga ditingkatkan melalui penggunaan teknologi, seperti persidangan elektronik yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Persidangan elektronik ini mempercepat dan mempermudah proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas keadilan. Asas efisiensi hukum menekankan bahwa sistem hukum harus beroperasi secara efisien untuk mengurangi biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas keadilan. Dengan demikian, KUHAP bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efisien, dan menghormati hak asasi manusia, sambil memastikan proses persidangan yang cepat dan sederhana untuk semua pihak yang terlibat.