FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Abstrak

Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, jumlahnya terus semakin meningkat. Salah satu proses penyelesaian tanah di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana penyelesaian dalam permasalahan sengketa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan bagaimana upaya mengatasinya? Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Hasil Penelitian yaitu Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan di Provinsi Lampung. Efektivitas Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai mediator pada penyelesaian sengketa pertanahan yang bukan menjadi kewenangannya masih dalam status quo karena dalam hal berhasil diperoleh kesepakatan perdamaian melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung masih perlu dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan perdamaian; disamping perlu dukungan sportifitas dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa agar secara sukarela melaksanakan kesepakatan perdamaian

Land disputes that occur in Indonesia, especially in Lampung Province, continue to increase in number. One of the land settlement processes outside the court that can be done is through mediation. Mediation is a process of resolving disputes between two or more parties through negotiation or consensus with the help of a neutral party (third party) who does not have the authority to decide. The problem in this journal is how to resolve land disputes by the Lampung Province National Land Agency and how to overcome them? This research method uses secondary data, namely non-binding data collection techniques that provide explanations that can be used as sources of data obtained such as draft laws, reading books, research results, and works from legal circles. The results of the study are that the Lampung Province National Land Agency has the function of formulating and implementing policies in the field of controlling and handling land disputes in Lampung Province. The effectiveness of the Lampung Province National Land Agency as a mediator in resolving land disputes that are not within its authority is still in the status quo because in the event of a successful peace agreement through mediation by the Lampung Province National Land Agency, it still needs support from the judicial institution to obtain binding legal force for the peace agreement; in addition, it needs support from sportsmanship and good faith from the disputing parties to voluntarily implement the peace agreement.