MEMBINA AKUNTABILITAS: PERANAN BPK SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI DI DALAM KELEMBAGAAN NEGARA

Abstrak

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan praktik kenegaraan dimana kekuasaan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tersebut mengamanatkan tugas kepada pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi mandat konstitusional ini, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga utama yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari narasi, dokumen resmi, serta sumber relevan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas BPK dalam perannya sebagai penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di lingkungan institusi negara.

The Indonesian government is committed to implementing state practices where government power is exercised based on the 1945 Constitution. The constitution mandates the government's duty to maintain the balance of state finances as part of efforts to create a transparent and accountable government system. To fulfill this constitutional mandate, the Indonesian government established the Financial Audit Agency as the main institution tasked with supervising the management of state finances and preventing corruption and abuse of authority. This research uses qualitative methods to conduct a comprehensive analysis of data obtained from narratives, official documents and other relevant sources. The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the BPK in its role as law enforcer in handling corruption cases within state institutions.