PROBLEMATIKA PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAK KEWARGANEGARAAN GANDA PADA ANAK
Kata Kunci:
Perkawinan Campuran, Tantangan Administrasi, Kewarganeganegaraan GandaAbstrak
Penelitian ini membahas problematika perkawinan campuran di Indonesia serta dampak dari kewarganegaraan ganda terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran. Perkawinan campuran, yang melibatkan individu dari negara yang berbeda, sering kali mengalami tantangan administrasi dan hukum yang kompleks, terutama terkait kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, anak-anak dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda sementara hingga mereka berusia 18 tahun, ketika mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi keluarga campuran, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prosedur hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan. Studi ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi keluarga dalam perkawinan campuran serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda.
This research discusses the problems of mixed marriages in Indonesia and the impact of dual citizenship on children resulting from mixed marriages. Mixed marriages, involving individuals from different countries, often face complex administrative and legal challenges, especially related to the citizenship of children born from these marriages. In Indonesia, children from mixed marriages are given temporary dual citizenship until they reach the age of 18, at which point they must choose one nationality. This policy aims to accommodate mixed families, but also poses its own challenges. This research uses a normative juridical approach to analyze the applicable legal procedures, including the Marriage Law and the Citizenship Law. This study is expected to identify the challenges faced by families in mixed marriages and provide policy recommendations that are more adaptive for children with dual citizenship.