IMPLIKASI PELANGGARAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Penulis

  • Kuswan Hadji Universitas Tidar
  • Yulianisa Amelia Fasya Universitas Tidar
  • Salsabila Phytagora Athariq Universitas Tidar
  • Kharisma Ika Nurkhasanah Universitas Tidar
  • Rahil Syira Roudhlotul Janah Universitas Tidar
  • Kania Putri Riyandra Universitas Tidar

Kata Kunci:

Pelanggaran, Kode Etik, DPR, Kewenangan

Abstrak

Pelanggaran kode etik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran kode etik yang terjadi di DPR dan mengungkap faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga menganalisis dampak dari pelanggaran kode etik terhadap stabilitas politik dalam pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindakan DPR yang melanggar kode etik DPR dan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik legislasi DPR, serta mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai legitimasi dan otoritas DPR. Penelitian ini menemukan bahwa adanya pelanggaran kode etik yaitu mengedepankan kepentingan individu dan penyalahgunaan wewenang. Dampak dari pelanggaran ini sangat serius, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk penguatan pengawasan, reformasi sistem politik, dan peningkatan kesadaran anggota DPR akan pentingnya etika dalam berpolitik.

Unduhan

Diterbitkan

2024-11-29