PERAN DAN EFEKTIVITAS PERADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA

Abstrak

Sistem perpajakan perpajakan merupakan salah satu komponen penting yang menunjang perekonomian negara. Pajak hadir sebagai sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung program pembangunan negara. Namun, proses pelayanan pajak yang diterima oleh wajib pajak tidak selalu berjalan dengan lancar. Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa pajak yang dapat diselesaikan melalui upaya administratif dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka peradilan pajak hadir sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan serta penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi lebih lanjut tentang peran dan efektivitas peradilan pajak di Indonesia. Peran peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil, cepat dan tidak memihak.  Meskipun memiliki peran yang begitu vital, peradilan pajak di Indonesia masih memiliki berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah perkara yang harus diselesaikan.

The tax system is one of the important components that supports the country's economy. Taxes exist as a source of state income that supports state development programs. However, the tax service process received by taxpayers does not always run smoothly. These problems give rise to tax disputes which can be resolved through administrative efforts and if these efforts are unsuccessful, then the tax court is present as a judicial institution with the authority to resolve tax disputes. This research uses a normative juridical method that analyzes regulations and previous research to further identify the role and effectiveness of tax justice in Indonesia. The role of the tax judiciary in resolving tax disputes is expected to provide fair, fast and impartial decisions.  Even though it has such a vital role, the tax court in Indonesia still has various obstacles that hinder its effectiveness, such as limited resources and the high number of cases that must be resolved.