PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Abstrak

Penyitaan barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk suatu upaya krusial dalam mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.Kerugian keuangan yang ditanggung oleh  negara sebagai dampak atas tindak pidana korupsi sangatlah besar. Keuangan negara yang seyogianya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa malah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Kejaksaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses penyitaan ini sebagai bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kejaksaan dalam penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap restorasi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data kasus terkait. Temuan menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola barang bukti, namun tantangan dalam implementasi yang efektif dan efisien tetap menjadi fokus utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan sistem dan koordinasi antar lembaga dalam memperkuat penegakan hukum terkait korupsi.

Confiscation of evidence in cases of criminal acts of corruption is a crucial effort to recover state losses resulting from unlawful acts. The financial losses borne by the state as a result of criminal acts of corruption are very large. State finances which should be intended for the welfare of the people and development of the nation are instead being misused by some irresponsible people to enrich themselves or their groups. The prosecutor's office has an important role in implementing this confiscation process as part of a transparent and accountable legal process. This article aims to analyze the role of the prosecutor's office in confiscating evidence of criminal acts of corruption and its impact on restoring state losses. The research method used is literature study and analysis of related case data. The findings show that the prosecutor's office has broad authority in managing evidence, but challenges in effective and efficient implementation remain the main focus. The implication of this research is the need to improve systems and coordination between institutions in strengthening law enforcement related to corruption.