STRATEGI PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN PT FIRST TRAVEL: PERSPEKTIF KORBAN DAN REGULATOR

Abstrak

Kasus penipuan PT First Travel menjadi sorotan penting terkait perlindungan konsumen dalam sektor perjalanan haji dan umrah di Indonesia. Meskipun regulator telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumen, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan dan perlindungan konsumen dalam kasus penipuan PT First Travel, dengan fokus pada perspektif korban dan regulator. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan korban dan pihak regulator terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya hukum, kebijakan perlindungan konsumen masih terbatas, dan peran aktif regulator dalam pengawasan perlu ditingkatkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi yang lebih tegas dan responsif, serta pendekatan yang lebih berbasis pada pengalaman korban dalam perumusan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia

The PT First Travel fraud case has become an important highlight regarding consumer protection in the hajj and umrah travel sector in Indonesia. Although regulators have taken steps to protect consumers, there are still gaps in the supervision system that need to be fixed. This study aims to analyze the strategies for handling and protecting consumers in the PT First Travel fraud case, focusing on the perspectives of victims and regulators. The study used a qualitative method with a case study approach, involving interviews with victims and related regulators. The results of the study indicate that despite legal efforts, consumer protection policies are still limited, and the active role of regulators in supervision needs to be improved. The implications of this study are the need for more assertive and responsive regulatory reforms, as well as an approach that is more based on victim experience in formulating consumer protection policies in Indonesia