PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI DALAM PUTUSAN NO: 52/PID.B/2016/PN. WGP.

Abstrak

Dalam penegakan hukum yang diakhiri dengan penjatuhan sanksi, putusan pengadilan diharuskan memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Namun dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang tidak selaras dengan prinsip keadilan. Sebagaimana dalam perkara tersebut yakni terdakwa Katrina Mbati Atipundi akhirnya dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-  atas dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan sanksi yang menjadi pokok permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.  Pertama, ratio decidendi dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. kedua, penerapan prinsip keadilan dalam putusan nomor:  52/Pid.B/2016/PN.Wgp. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan konseptual.

: In law enforcement that ends with the imposition of sanctions, court decisions are required to fulfill a sense of justice as one of the objectives of the law. However, in Decision Number 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. there are several considerations in making decisions that are not in line with the principle of justice. As in the case, the defendant Katrina Mbati Atipundi was finally sentenced to 6 years in prison and a fine of Rp. 100,000,000, - based on the judge's considerations in imposing sanctions which are the main problems that arise in this study. First, the ratio decidendi in Decision Number: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. second, the application of the principle of justice in decision number: 52/Pid.B/2016/PN.Wgp. This study uses the legislative approach method and the conceptual approach.