TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

Abstrak

General elections are a method established to realize the implementation of democracy on the basis of popular sovereignty. Through elections, the legitimacy of people's power is handed over to elected representatives to run the state government system in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. The implementation of elections must be carried out based on the principles of Luber and Judil, where all systems and processes must be carried out with propriety and obedience to existing and applicable laws. But sometimes expectations are always broken by disappointing realities. The hope for a good democratic state is not realized as it should be. Many criminal violations in elections occur, and the perpetrators of criminal violations are none other than the election organizers and election participants. The number of violations that occur can give an assessment of the poor history of Indonesian democracy and of course this situation is very worrying because it threatens the stability and integrity of the Indonesian nation and the need to search for relevant methods used to prevent and handle violations quickly and precisely. In this study using qualitative research methods with a normative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources.

Pemilihan umum merupakan suatu metode yang dibentuk guna mewujudkan implementasi demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diserahkan kepada wakil pemimpin yang terpilih untuk menjalankan sistem pemerintahan negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Judil yang mana kesemua sistem dan prosesnya harus diselenggarakan dengan kepatutan dan ketaatan terhadap hukum yang ada dan berlaku. Namun terkadang ekspetasi selalu dipatahkan oleh realita yang mengecewakan. Harapan akan negara demokrasi yang baik tidak terealisasikan sesuai apa semestinya. Banyak pelanggaran pidana dalam pemilu yang terjadi, dan pelaku pelanggaran pidana pun tidak lain tidak bukan datang baik dari pihak penyelenggara pemilu maupun pihak peserta pemilu. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dapat memberikan penilaian terhadap sejarah demokrasi Indonesia yang buruk dan tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan karena sangat mengancam stabilitas dan integritas bangsa Indonesia dan perlunya dilakukan pencarian terhadap metode-metode yang relevan digunakan untuk mencegah dan melakukan penanganan pelanggaran secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.