TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TERKAIT PENIMBUNAN TERBUKA DAN BERLEBIHNYA KAPASITAS PADA PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TPA CIPAYUNG

(Studi Kasus Putusan Nomor 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG)

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Depok semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya volume limbah domestik. Salah satu titik kritis dalam pengelolaan sampah adalah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung yang mengalami over capacity dan masih menerapkan sistem penimbunan terbuka (open dumping). Kondisi ini menyebabkan pencemaran lingkungan, perubahan aliran Sungai Pesanggrahan, serta bencana longsor yang merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan TPA Cipayung berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan merujuk pada Putusan No. 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian dalam pengelolaan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan dan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik. PTUN Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas permasalahan ini dan diwajibkan untuk menghentikan praktik open dumping, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, serta memberikan kompensasi kepada warga terdampak. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan publik terkait pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia

The problem of waste management in Depok City is increasingly complex due to rapid population growth and increasing volume of domestic waste. One of the critical points in waste management is the Cipayung Final Processing Site (TPA) which is over capacity and still implements an open dumping system. This condition causes environmental pollution, changes in the flow of the Pesanggrahan River, and landslides that harm the surrounding community. This study aims to analyze the actions of the Depok City Government in managing the Cipayung TPA based on the perspective of State Administrative Law, referring to Decision No. 56/G/TF-LH/2024/PTUN.BDG. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, which focuses on the analysis of laws and regulations related to waste management and the responsibilities of local governments. The results of the study show that the government has been negligent in waste management which has resulted in environmental pollution and violations of the principles of good governance. The Bandung PTUN in its decision stated that the government is responsible for this problem and is required to stop the practice of open dumping, implement a more environmentally friendly waste management system, and provide compensation to affected residents. This study is expected to be a reference in formulating public policies related to more effective and sustainable waste management in Indonesia