PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta tuntutan yang diajukan dalam proses peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tuntutan jaksa dalam perkara narkotika dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan dan keadilan yang dijalankan, serta tantangan yang dihadapi oleh jaksa dalam menangani kasus-kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana, berbagai faktor, seperti bukti yang tidak cukup atau pengaruh eksternal, sering kali mempengaruhi keputusan dalam menentukan tuntutan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga kejaksaan, menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Law enforcement against narcotics crimes is one of the crucial aspects in efforts to eradicate the distribution and abuse of narcotics in Indonesia. This article discusses the role of prosecutors in law enforcement against perpetrators of narcotics crimes, as well as the demands submitted in the trial process. This study uses a qualitative approach with a normative analysis of applicable laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The main focus of this study is to understand how prosecutors' demands in narcotics cases can affect the course of the trial and justice process that is carried out, as well as the challenges faced by prosecutors in handling narcotics cases. The results of the study indicate that although prosecutors have the authority to file criminal charges, various factors, such as insufficient evidence or external influences, often influence decisions in determining charges. Firm and consistent law enforcement, balanced with improving the quality of human resources in the prosecutor's office, is the main key to optimizing the effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes.