PEMAKZULAN GIBRAN RAKABUMING RAKA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023

Abstrak

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini tampaknya menjadi isu politik yang menarik. Potensi munculnya preseden di mana kelompok masyarakat sipil atau entitas non-partisan lainnya menggunakan masalah proses hukum dan etika sebagai dasar untuk menuntut akuntabilitas dari pejabat publik melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan tidak terbatas pada masalah kebijakan atau kinerja aktual selama menjabat. Kasus ini berpotensi menjadi contoh kasus penting untuk memperluas atau memperjelas makna konstitusional frasa tersebut dalam konteks pertimbangan etis dalam memperoleh jabatan publik di Indonesia.

The presence of Gibran Rakabuming Raka as the Vice President of the Republic of Indonesia currently seems to be an interesting political issue. The potential emergence of a precedent where civil society groups or other non-partisan entities use issues of legal processes and ethics as a basis to demand accountability from public officials through constitutional mechanisms such as impeachment is not limited to issues of policy or actual performance while in office. This case has the potential to become an important test case to expand or clarify the constitutional meaning of that phrase in the context of ethical considerations in obtaining public office in Indonesia.