PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DENDA NEGARA PORTUGAL DAN SANKSI PIDANA DENDA NEGARA INDONESIA

Abstrak

Pidana denda di Indonesia tidak berjalan efektif karena dari segi peraturan dalam KUHP serta pelaksanaan pidana denda yang tidak berjalan baik. Dalam hal ini menarik perhatian penulis untuk membandingkan sistem pidana denda antara negara Indonesia dan negara Portugal. Maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini yakni pertama, untuk mengindentifikasi penerapan sanksi pidana denda antara hukum Indonesia dan Portugal. Kedua, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan implementasi pengaturan sanksi pidana denda negara Indonesia dan negara Portugal. Ketiga, untuk mengetahui mekanisme yang ideal dalam penjatuhan sanksi pidana denda kepada pelanggar pidana di Indonesia. Jenis penelitian tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan pidana terkait pidana denda antara negara Indonesia dan Portugal. Dimana menganalisis pengaturan dalam undang-undang dan penerapan hukum negara-negara tersebut sehingga mendapat perbedaannya, atau yang disebut juga penelitian terhadap perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pidana denda di Indonesia penerapannya jarang diberikan yang ini menyebabkan pidada denda tidak diterapkan secara baik. Penyebabnya adalah dalam peraturan yang dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 30 yang memuat tentang pidana denda, dimana pidana denda bisa digantikan dengan hukuman pidana lainnya yakni kurungan. Pada prakteknya, pidana denda banyak digantikan oleh pidana kurungan karena ketentuan tersebut. Sementara, Portugal lebih sering menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pidana, Kedua, kelebihan pidana denda di Indonesia nominal maksimum diatur rinci dalam, dimana di Portugal pidana yang sering diberikan adalah denda dan pidana denda yang diberikan disesuaikan dengan jumlah pendapatan pelaku pidana. Kekurangan pidana denda di Indonesia adalah jarang diterapkan oleh hakim, nominal denda yang tidak relevan sementara Portugal denda akan memberatkan pelaku pidana yang berpenghasilan tinggi. Ketiga, konsep pidana denda yang ideal adalah adalah sesuai dengan keadaan ekonomi pelaku pidana, melakukan perbaikan sistematika pidana denda yang lebih manusiawi. Saran dapat diberikan adalah untuk pidana denda di Indonesia untuk menyesuaikan dengan jumlah pendapat si terpidana serta kondisi ekonominya.

Fine penalty in Indonesia are not effective because of the regulations in the Criminal Code and the implementation of fines penalty that are not running well. In this case, it attracts the author's attention to compare the fine penalty system between Indonesia and Portugal. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to identify the application of fines penalty between Indonesian and Portuguese laws. Second, to identify the advantages and disadvantages of implementing criminal fines regulations in Indonesia and Portugal. Third, to find out the ideal mechanism for imposing penalty fines on criminal offenders in Indonesia. The type of research is classified as normative legal research, which examines criminal regulations related to criminal fines between Indonesia and Portugal. Where analyzing the arrangements in the law and the application of the law of these countries so as to get the difference, or what is also called research on comparative law. The results of this research are as follows. First, the application of fines in Indonesia is rarely imposed, which causes fines not to be implemented properly. The reason is that in the regulations, particularly in the Penal Code under Article 30, which discusses fines, fines can be replaced by other forms of punishment, namely imprisonment. In practice, fines are often substituted with imprisonment due to this provision. Meanwhile, Portugal often imposes fines on offenders. Second, the advantage of fines in Indonesia is that the maximum amount is specified in detail, whereas in Portugal, fines are often given in accordance with the offender's income level. The disadvantage of fines in Indonesia is that judges rarely apply them, and the penalty amounts are often irrelevant.while in Portugal the fine will burden criminals who have high incomes. Third, the ideal concept of criminal fines is in accordance with the economic circumstances of the criminal, making improvements to the criminal system in a more humane manner. Suggestions can be given for criminal fines in Indonesia to adjust to the amount of the convict's income and his economic conditions.