DAMPAK POLITIK PASCA-PEMILU 2024 TERHADAP PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Abstrak

Ikatan antara politik dan pembentukan undang-undang merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Penelitian ini mengkaji pengaruh faktor-faktor politik terhadap proses legislasi di Indonesia, dengan fokus pada dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu 2024. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga independensi lembaga legislatif di tengah kompetisi kepentingan politik. Pemilu 2024 menjadi momen penting yang memperlihatkan bagaimana kontestasi politik memengaruhi tidak hanya hasil pemilihan, tetapi juga arah kebijakan legislasi nasional. Data diperoleh melalui studi pustaka dan observasi terhadap proses pembentukan undang-undang di DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-Pemilu 2024 menyebabkan meningkatnya politisasi dalam perencanaan hingga pengesahan undang-undang. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara politik dan hukum dalam demokrasi Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat independensi proses legislasi di masa mendatang.

The connection between politics and lawmaking is a fundamental element in any democratic system. This study examines the influence of political factors on the legislative process in Indonesia, with an emphasis on the dynamics before and after the 2024 General Election. As the world's third-largest democracy, Indonesia faces challenges in maintaining the independence of its legislative institutions amid competing political interests. The 2024 election marked a pivotal moment that revealed how political competition influenced not only electoral outcomes, but also the direction of national legislative policy. Data were collected through literature reviews and observations of the legislative process in the DPR. The findings indicate that post-election political dynamics led to increased politicization from the planning stage to the enactment of laws. This research contributes to a deeper understanding of the political-legal nexus in Indonesia’s democratic context and offers recommendations to enhance the independence of future legislative processes.