ANALISIS TANTANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR RI PEMILU 2024
Kata Kunci:
DPR RI, Pemilu 2024, Perempuan Dalam Politik, Keadilan Gender, Kebijakan AfirmatifAbstrak
Studi ini mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upayanya meningkatkan representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2024. Menyadari peran penting perempuan dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan, representasi proporsional perempuan telah menjadi fokus strategis bagi kementerian tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian mengungkapkan hambatan struktural, sosial, dan politik yang menghambat peningkatan representasi perempuan, termasuk faktor budaya patriarki, akses politik yang terbatas, dan implementasi kebijakan afirmatif yang belum optimal. Studi ini menawarkan rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat partisipasi perempuan dalam politik legislatif guna mencapai keadilan gender yang lebih baik di Indonesia.
This study examines the various challenges encountered by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in its efforts to increase female representation in the Indonesian Parliament (DPR RI) during the 2024 election. Recognizing the critical role of women in legislative processes and policymaking, proportional representation of women has become a strategic focus for the ministry. This study employs a qualitative approach, gathering data through in-depth interviews and policy document analysis. The findings reveal structural, social, and political barriers hindering the enhancement of female representation, including patriarchal cultural factors, limited political access, and suboptimal implementation of affirmative policies. The study offers strategic recommendations to overcome these challenges and strengthen women's participation in legislative politics to achieve better gender justice in Indonesia.
