PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH KEPOLISIAN RESOR SIAK

Abstrak

The phenomenon of sexual violence against children in Siak Regency still occurs at a fairly high rate, even though this area has received the title of Child-Friendly Regency from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. This condition shows a gap between the symbolic awards received and the reality on the ground, so an in-depth study is needed regarding the effectiveness of law enforcement in the area. The problems raised in this study include how the law enforcement process is carried out, what factors are obstacles, and what efforts can be made to overcome these obstacles. This type of research is empirical legal research or sociological research. The research location is at the Siak Police Resort, and the Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Siak Regency. While the population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study are the Head of Unit IV of the Siak Police Criminal Investigation Unit, the Banit Idik IV of the Siak Police Criminal Investigation Unit, the Head of the Siak Regency PPA UPT, and the Head of the Riau Malay Customary Institution of Siak Regency. This study uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out by interview and literature study. Based on the results of the study, it was found that law enforcement against sexual violence against children at the Siak Police has referred to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. However, its implementation faces various obstacles, such as limited human resources, a community culture that is taboo about discussing sexual violence, minimal courage for victims to report, and a lack of supporting facilities. Socio-economic and information technology factors also worsen the situation. Aspects that need to be improved to increase the effectiveness of law enforcement against criminal acts of sexual violence against children with the active role of law enforcement officers and related agencies and increasing the effectiveness of non-physical evidence in criminal acts of sexual violence against children.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak masih terjadi dengan angka yang cukup tinggi, meskipun daerah ini telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghargaan simbolik yang diterima dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resor Siak, dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak. Sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Siak, Banit Idik IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Siak, dan Kepala UPT PPA Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawacara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Polres Siak telah mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, budaya masyarakat yang tabu membahas kekerasan seksual, minimnya keberanian korban untuk melapor, serta kurangnya sarana pendukung. Faktor sosial ekonomi dan teknologi informasi turut memperburuk situasi. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkan efektifitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan peran aktif aparat penegak hukum dan instansi terkait dan peningkatan efektifitas pembuktian non fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.