EFEKTIFITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Abstrak

Tulisan ini membahas rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas politik di tingkat desa. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, artikel ini menganalisis perspektif demokrasi terkait perpanjangan masa jabatan, menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya regenerasi kepemimpinan, dan kemungkinan konflik di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik di desa. Sebagai solusi, partisipasi masyarakat, transparansi dalam penggunaan dana desa, dan regenerasi kepemimpinan menjadi penting untuk mengurangi risiko yang timbul. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta memastikan kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tingkat desa.

This paper discusses the proposed extension of the Village Chief's term to 8 years and its implications for community welfare and political stability at the village level. Using a normative legal research approach, the article analyzes the democratic perspective regarding the extension of the term, highlighting the potential for abuse of power, lack of leadership regeneration, and possible societal conflicts. The research indicates that extending the term may disrupt community welfare and political stability in villages. As a solution, community participation, transparency in the use of village funds, and leadership regeneration are crucial to mitigate the arising risks. Thus, these measures are expected to maintain a balance between governmental power and community interests, ensuring sustainable progress and welfare at the village level