PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

Abstrak

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, menyebabkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Pertanggung jawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Coercive measures carried out by police officers are an important instrument in maintaining security and public order. However, there is often misuse of coercive measures that exceed the limits of authority, causing conflict and human rights violations. The problem in this research is how to use coercive measures by police officers who exceed the limits of authority and what is the criminal responsibility for the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of authority. The research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The research results show that the use of coercive measures by police officers that exceeded the limits of their authority in the context of investigating criminal acts in the Agus Budiarto case was suspected of experiencing violence which resulted in death during the investigation process. Criminal liability for the use of coercive measures by police officers that exceed the limits of their authority is punished in accordance with the Criminal Code. The police involved could be charged under Article 170 or Article 351 of the Criminal Code depending on the results of the investigation and could potentially be fired or subject to dishonorable discharge (PTDH).