ANALISIS YURIDIS KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Putusan No.1734/Pid.B/2024/PN Mdn)

Abstrak

Penelitian ini pada dasarnya mencoba menjawab pertanyaan mengapa tidak semua kasus pidana bisa diselesaikan lewat jalur damai, atau yang biasa disebut keadilan restorative Sebagai contoh, diambil sebuah kasus nyata tentang penadahan barang curian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan (No.1734/pid.B/2024/PN mdn) Tujuan nya adalah untuk membedah alasan di balik keputusan hakim yang tidak menggunakan pendekatan damai dalam perkara tersebut hasil nya cukup jelas terdakwa dalam kasus ini tetap dihukum dua tahun penjara karena penyelesaian damai terhalang oleh beberapa syarat penting Pertama, total kerugian korban mencapai Rp6.680.000, angka ini jauh melampaui batas maksimal kerugian sebesar Rp2,5 juta yang menjadi salah satu syarat utama dalam aturan kejaksaan Kedua, tidak ada bukti adanya kesepakatan damai yang terjalin antara korban dengan pelaku Alasan terakhir, hakim berpendapat bahwa tindakan penadahan ini sudah dianggap meresahkan masyarakat, sehingga perlu ada hukuman tegas untuk mencegah orang lain melakukan hal serupa dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restorative memang masih menghadapi tantangan, terutama untuk jenis kejahatan yang dampaknya dianggap serius Agar ke depannya konsep ini bisa berjalan lebih baik, penulis menyarankan agar pemerintah dan kejaksaan lebih gencar menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat Selain itu, perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur restorative, sehingga tidak ada keraguan dalam penerapannya.

This study essentially attempts to answer the question of why not all criminal cases can be resolved through peaceful means, or what is commonly referred to as restorative justice. As an example, a real case of receiving stolen goods was taken, which was decided by the Medan District Court (No. 1734/pid. B/2024/PN mdn). The aim is to analyze the reasons behind the judge's decision not to use a peaceful approach in this case. The results are quite clear. The defendant in this case was sentenced to two years in prison because the settlement was hindered by several important conditions. First, the total losses suffered by the victim amounted to Rp.6,680,000, which far exceeded the maximum limit of Rp2.5 million stipulated in the prosecutor's regulations. Second, there was no evidence of a settlement agreement between the victim and the perpetrator. The final reason was that The judge ruled that this act of theft had caused public unrest, and that a severe punishment was necessary to prevent others from committing similar acts. From this case, it can be concluded that the application of restorative justice still faces challenges, especially for crimes whose impact is considered serious. In order for this concept to work better in the future, the author suggests that the government and the attorney general's office should more aggressively disseminate information about these regulations to the public. In addition, there needs to be a more detailed explanation of what crimes can be resolved through restorative justice, so that there is no doubt in its application.