KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM PENEMUAN TERPIDANA KORUPSI YANG MASUK DALAM DPO

Penulis

  • Michael Frans Samuel Manalu Hukum Universitas HKBP Nommensen
  • Janpatar Simamora Hukum Universitas HKBP Nommensen

Kata Kunci:

Intelijen Kejaksaan, DPO, Korupsi, Penegakan Hukum, Hukum Positif Indonesia

Abstrak

Korupsi yang masih merajarela adalah sebuah suatu permasalahan dan tantangan berat yang ada pada saat ini dalam masyarakat salah satu upaya penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti pemeritah dan termasuk kejaksaan bagian yang sering menjadi pusat awalnya dimulai nya proses pencarian seorang dpo ialah bidang intelijen kejaksaan, Fenomena DPO telah menjadi isu besar dalam sistem peradilan di Indonesia. Ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari peran intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengidentifikasi seorang yang korupsi yang tercanntum dalam DPO, Serta menentukan dasar-dasar yang diperlukan untuk menerapkannya sesuai undang undang yang berlaku di Indonesia.

Corruption that is still rampant is a serious problem and challenge that exists today in society. One of the law enforcement efforts carried out by The government, Including the prosecutor’s office, The part that is often the initial center for the start of the search process for a DPO is the prosecutor’s intelligen sector. The DPO phenomenon has become A Major issue in the indonesian justice system. This study aims to examine the role of the orth Sumatera High Prosecutor’s Office Intelligence in identifying cases listed on the DPO list and to determine the basis for implementing them in accordance with applicable Indonesian Law.

Unduhan

Diterbitkan

2025-10-30