HYBRID SISTEM REGISTER PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN: KOMBINASI MANUAL DAN DIGITAL MENUJU PERADILAN MODERN

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam system administrasi peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI melalui berbagai kebijakan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berarti aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi jadwal sidang, status perkara, hingga putusan, serta membantuadministrasi internal pengadilan dalam memantau penanganan perkara secara real-time dan juga e-Court yang artinya layanan elektronik yang memungkinkan pendaftaran perkara secaraonline, pembayaran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan pihak secara elektronik, danpersidangan secara elektronik, sehingga proses berperkara menjadi lebih cepat dan mudah,keduanya berupaya mewujudkan peradilan modern yang transparan, akuntabel, dan efisien. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi sistem hybrid, yaitu kombinasi metode manual dan digital,dalam proses pencatatan (register) perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Medan dan Apa saja kelebihan dan kekurangan yang muncul dalam penerapan sistem hybrid register perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis ketentuan hukum yang mengatur administrasi register perkara pidana serta kebijakan Mahkamah Agung mengenai system hybrid, SIPP, dan e-Berpadu. Pengadilan Negeri Medan menerapkan sistem hybrid dengan memadukan pencatatan manual dan digital untuk register perkara pidana biasa. Pencatatan manual melalui buku register tetap dijalankan sebagai dokumen autentik dan arsip resmi yang memiliki kekuatan pembuktian administratif.Sistem hybrid membawa berbagai kelebihan, antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan perkara, mempercepat pelimpahan berkas, menjamin akurasi data melalui pencatatan ganda, dan mendukung keterbukaan informasi bagi publik.

development of information technology has driven a major transformation in the judicial administration system in Indonesia. The Supreme Court of the Republic of Indonesia, through various policies, has implemented various policies, such as the Case Tracking Information System (SIPP), a web-based application that provides information on trial schedules, case status, and decisions, and assists internal court administration in monitoring case handling in real time.And e-Court, an electronic service that enables online case registration, electronic down payment of fees, electronic summons of parties, and electronic hearings, thereby facilitating the litigation process.Both strive to realize a modern, transparent, accountable, and efficient justice system. The research questions in this study are: How is the implementation of a hybrid system, a combination of manual and digital methods, in the registration process of ordinary criminal cases at the Medan District Court? The advantages and disadvantages of implementing a hybrid system for registering ordinary criminal cases at the Medan District Court are discussed. The author employed normative legal research, conducted by reviewing relevant literature or secondary data. The approach used is a legislative approach by analyzing the legal provisions governing the administration of criminal case registers and the Supreme Court's policies regarding the hybrid system, SIPP, and e-Berpadu. The Medan District Court implements a hybrid system combining manual and digital recording for regular criminal case registers. Manual recording through a register book remains in place as an authentic document and official archive with administrative evidentiary force. The hybrid system offers several advantages, including increasing the efficiency of case management, accelerating file transfers, ensuring data accuracy through dual recording, and supporting information transparency for the public.