PERAN JAKSA TERHADAP WACANA PENERAPAN PERJANJIAN DALAM PENUNDAAN PENUNTUTAN UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Abstrak

Perjanjian dalam penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan proses hukum. Penelitian ini membahas peran strategis Kejaksaan dalam wacana penerapan Perjanjian dalam penundaan penuntutan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korupsi di Indonesia. Melalui penelitian kuantitatif, normatif dan menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual untuk menganalisis efektivitas dan tantangan implementasi Perjanjian dalam penundaan penuntutan di dalam struktur hukum acara pidana Indonesia. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dapat mempercepat pengembalian aset negara dan menjaga keberlangsungan operasional korporasi, selama tetap menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan Perjanjian dalam penundaan penuntutan memerlukan dasar hukum yang jelas, serta pengawasan ketat dari lembaga penegak hukum agar tidak disalahgunakan. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan Perjanjian dalam penundaan penuntutan, khususnya dalam menyeimbangkan penegakan hukum represif dan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, Perjanjian dalam penundaan penuntutan berpotensi menjadi mekanisme progresif dalam pemberantasan korupsi korporasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Deferred prosecution agreements are an alternative to court proceedings that focus on recovering state losses without neglecting the legal process. This study discusses the strategic role of the Attorney General's Office in the discourse on the application of deferred prosecution agreements to corporations that commit corruption in Indonesia. Through quantitative and normative research using legislative and conceptual approaches, this study analysis the effectiveness and challenges of implementing DPA within the structure of Indonesian criminal procedure law. The results show that the implementation of DPA can accelerate the return of state assets and maintain the operational continuity of corporations, as long as the principles of legality and accountability are upheld. However, the implementation of the Agreement on deferred prosecution requires a clear legal basis and strict supervision from law enforcement agencies to prevent abuse. The Attorney General's Office plays a central role in determining the success of the Agreement on deferred prosecution, particularly in balancing repressive law enforcement and restorative justice approaches. Therefore, agreements on the postponement of prosecution have the potential to be a progressive mechanism in combating corporate corruption that is oriented towards recovering state losses.