KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PKWT ATAS PEMBARUAN DAN PERPANJANGAN PKWT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas pembaruan dan perpanjangan PKWT berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keberlakuan Undang-Undang ini membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan hubungan kerja berbasis PKWT, khususnya terkait mekanisme pembaruan dan perpanjangan yang sebelumnya dibatasi secara ketat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas lebih luas bagi pengusaha untuk melakukan pembaruan dan perpanjangan PKWT, namun pada sisi lain menimbulkan problematika kepastian hukum bagi pekerja, terutama terkait jaminan perlindungan hak-hak normatif dan keberlanjutan kerja. Ketidakjelasan batasan waktu pembaruan dan perpanjangan berpotensi melemahkan posisi tawar pekerja PKWT, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya diutamakan justru rentan terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan yang lebih rinci serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin keseimbangan antara fleksibilitas hubungan kerja bagi pengusaha dan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak pekerja PKWT.

This research examines legal certainty regarding the protection of Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) workers in relation to the renewal and extension of PKWT under Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The enactment of this Law has brought significant changes to the regulation of fixed-term employment relationships, particularly in terms of the renewal and extension mechanisms that were previously strictly limited under Law Number 13 of 2003 on Manpower. This study employs a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Job Creation Law provides broader flexibility for employers to renew and extend PKWT contracts. However, this also raises issues of legal certainty for workers, especially in ensuring the protection of normative rights and employment sustainability. The absence of clear limitations regarding the duration of renewal and extension potentially weakens the bargaining position of PKWT workers, thereby undermining the legal protection that should be prioritized. Therefore, more detailed implementing regulations and consistent law enforcement are necessary to ensure a balance between the flexibility of employment relations for employers and legal certainty in protecting the rights of PKWT workers.