KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 memberikan wewenang kepada Kejaksaan, khususnya Pasal 30 (A), untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi yang tergolong extra-ordinary crimes. Korupsi merupakan masalah serius di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini saya susun dengan bentuk normatif-deskriptif analitis ini menggunakan studi kepustakaan (data sekunder) untuk mengkaji penerapan pasal-pasal terkait upaya Kejaksaan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Meskipun penegakan hukum berperan penting dalam menjaga negara dan menjamin keadilan, upaya pemulihan aset oleh Kejaksaan masih menghadapi tantangan besar, termasuk kompleksitas pelacakan aset di luar negeri, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan hambatan dari pelaku. Oleh karena itu, efektivitas Kejaksaan sangat bergantung pada peningkatan teknologi, sumber daya, dan sinergi antarpenegak hukum.

Law No. 11 of 2021 authorizes the Prosecutor's Office, especially Article 30 (A), to trace, confiscate, and return assets resulting from corruption crimes classified as extra-ordinary crimes. Corruption is a serious problem in developing countries such as Indonesia. I compiled this research in the form of normative-descriptive analysis using a literature study (secondary data) to examine the application of articles related to the Prosecutor's Office's efforts in optimizing the return of state losses. Although law enforcement plays an important role in safeguarding the country and ensuring justice, asset recovery efforts by the Prosecutor's Office still face major challenges, including the complexity of tracking assets abroad, a lack of interagency coordination, and barriers from perpetrators. Therefore, the effectiveness of the Prosecutor's Office is highly dependent on improving technology, resources, and synergy between law enforcement.