PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH APARATUR PEMERINTAH
Kata Kunci:
Keadilan, Sanksi Administratif, Aparatur Pemerintah, Hukum Administrasi, Good GovernanceAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penegakan sanksi administratif oleh aparatur pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen hukum administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan sanksi administratif. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi lemahnya pemahaman aparatur terhadap asas proporsionalitas, kurangnya transparansi dalam proses administratif, serta minimnya mekanisme pengawasan dan perlindungan hak warga negara. Penerapan prinsip keadilan yang efektif menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan memperkuat integritas, etika pemerintahan, dan transparansi, diharapkan aparatur pemerintah dapat menegakkan sanksi administratif secara lebih adil, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
This study aims to analyze the implementation of the principle of justice in the enforcement of administrative sanctions by government officials as part of efforts to achieve good governance. The research employs a descriptive qualitative method, utilizing literature review techniques that include statutory regulations, academic sources, and administrative law documents. The findings reveal that the principle of justice has not been consistently applied in administrative sanction enforcement. Identified challenges include limited understanding of the proportionality principle among officials, lack of transparency in administrative processes, and weak mechanisms for supervision and protection of citizens’ rights. The effective implementation of justice requires a balance between legal certainty, accountability, and protection of individual rights. Strengthening integrity, governmental ethics, and transparency is expected to enable government officials to enforce administrative sanctions more fairly, objectively, and in alignment with the public interest.
