PERLINDUNGAN HUKUM CALON TENAGA KERJA LOKAL DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Abstrak

Abstrak: Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Banyak calon tenaga kerja lokal menghadapi hambatan dalam proses rekrutmen karena kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah, baik dari segi keterampilan, akses informasi, maupun kebijakan rekrutmen yang belum berpihak. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada calon tenaga kerja lokal dalam proses penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam perspektif asas keadilan, serta menilai sejauh mana pemerintah daerah dan perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan sesuai prinsip hukum ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan daerah Kabupaten Karawang terkait ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon tenaga kerja lokal masih belum optimal. Secara normatif, regulasi daerah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun implementasinya belum berjalan konsisten karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas. Dari perspektif asas keadilan, kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan distributif karena kesempatan kerja tidak diberikan secara proporsional kepada masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pembangunan industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud secara nyata.

Abstract: Karawang Regency is known as one of the largest industrial areas in Indonesia with a high level of labor absorption. However, in practice, there remains a significant imbalance between industrial demand and employment opportunities for local communities. Many prospective local workers face barriers in the recruitment process as they are often unable to compete with workers from outside the region—whether due to differences in skills, limited access to information, or recruitment policies that are not yet favorable to local applicants. This situation raises questions about the extent to which legal protection is provided to local prospective workers in the employment absorption process. This study aims to analyze the forms and effectiveness of legal protection for local prospective workers in Karawang Regency from the perspective of the principle of justice, as well as to assess the extent to which the local government and companies have fulfilled their obligations in providing protection under labor law principles. The research employs a normative juridical method with statutory and sociological approaches, by examining Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 6 of 2014 concerning Regional Government, and regional regulations of Karawang Regency related to employment. The findings indicate that legal protection for local prospective workers remains suboptimal. Normatively, regional regulations have stipulated the obligation of companies to prioritize local workers; however, their implementation is inconsistent due to weak supervision and the absence of strict sanctions. From the perspective of the principle of justice, this condition creates distributive injustice, as job opportunities are not proportionally allocated to local communities directly affected by industrial development. Therefore, it is necessary to strengthen local regulations, enhance the capacity of local workers through competency-based training, and foster collaboration among local governments, companies, and training institutions to ensure that the principles of justice and legal protection are effectively realized.