KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PKWT YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH 5 TAHUN MASA KONTRAK DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN HAK PEKERJA

Abstrak

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Namun dalam praktik ketenagakerjaan, sering dijumpai fenomena di mana pekerja PKWT dipekerjakan kembali secara terus-menerus bahkan setelah jangka waktu lima tahun berakhir. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pekerja PKWT yang dipekerjakan kembali setelah masa kontrak lima tahun, ditinjau dari prinsip perlindungan hukum dan keadilan dalam hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perpanjangan atau pembaruan PKWT hanya diperbolehkan dalam batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ketat. Apabila pengusaha tetap memperkerjakan pekerja PKWT setelah jangka waktu lima tahun tanpa perubahan status, maka secara hukum hubungan kerja tersebut berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Dengan demikian, pengusaha wajib memberikan perlindungan hak-hak pekerja sebagaimana pekerja tetap, termasuk hak atas jaminan sosial, upah layak, serta jaminan kepastian kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penerapan PKWT agar tidak menimbulkan praktik kerja kontrak berkepanjangan yang merugikan pekerja dan bertentangan dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a form of employment relationship limited by a specific period or the completion of a particular job. In practice, however, it is often found that PKWT workers are re-employed continuously, even after the five-year contract period has expired. This condition creates legal uncertainty regarding the employment status and protection of workers’ rights. This study aims to analyze the legal certainty for PKWT workers who are re-employed after five years of contract, viewed from the perspective of legal protection and justice in industrial relations. The research method used is normative juridical, employing statutory, conceptual, and case approaches. The results show that under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended by the Job Creation Law, and Government Regulation Number 35 of 2021, the extension or renewal of PKWT is allowed only within a specific time limit and under strict conditions. If an employer continues to employ a PKWT worker beyond the five-year period without changing their employment status, the employment relationship shall legally convert into a PKWTT (Permanent Employment Agreement). Consequently, the employer is obliged to provide full protection of the worker’s rights, including social security, fair wages, and job security. This study emphasizes the importance of legal certainty in implementing PKWT to prevent the misuse of long-term contractual employment practices that disadvantage workers and contradict the principles of justice and protection for the weaker party.