IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA ANTARA KEPENTINGAN KLIEN DAN INTEGRITAS PROFESI
Kata Kunci:
Advokat, Kode Etik, Integritas Profesi, Kepentingan Klien, Hukum PidanaAbstrak
Advokat merupakan profesi hukum yang berperan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya membela kepentingan klien, tetapi juga wajib menjunjung tinggi kejujuran, moralitas, dan integritas profesi. Kewajiban ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap advokat harus menaati kode etik dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik advokat dalam perkara pidana belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran etika, serta tekanan dari klien. Diperlukan pembinaan berkelanjutan dan penguatan peran organisasi profesi agar advokat dapat menjaga integritas dan kehormatan profesinya dalam menegakkan hukum.
Advocates are legal professionals who play a crucial role in upholding justice and protecting the rights of society. In carrying out their duties, advocates are not only responsible for defending their clients’ interests but are also required to uphold honesty, morality, and professional integrity. These obligations are regulated in the Indonesian Code of Ethics for Advocates (KEAI) and reinforced by Article 4 of Law Number 18 of 2003 on Advocates, which stipulates that every advocate must comply with the code of ethics and applicable laws and regulations. This study employs a juridical-empirical method that combines normative and empirical approaches. The results indicate that the implementation of the advocate’s code of ethics in criminal cases has not been fully optimal due to weak supervision, low ethical awareness, and pressure from clients. Therefore, continuous professional development and stronger roles of professional organizations are needed to ensure that advocates maintain their integrity and uphold the honor of their profession in enforcing the law.




