ANALISIS PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TAHAP II (PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI ) DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan pelaksanaan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses ini. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislasi dan analisis deskriptif mengenai pelaksanaan di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengikuti ketentuan Pasal 137–140 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Walaupun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta belum optimalnya sistem digitalisasi perkara dan isu integritas barang bukti. Kendala-kendala tersebut berdampak pada lambatnya proses, penumpukan kasus, dan turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antar lembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi digital untuk mewujudkan proses Tahap II yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

This study aims to analyze the procedures and implementation of Phase II, namely the submission of suspects and evidence from investigators to the public prosecutor at the North Sumatra High Prosecutor's Office, as well as identify the obstacles faced in this process. The applied research methodology is normative juridical with a legislative approach and descriptive analysis of implementation in the field. The findings of the study show that the implementation of Phase II at the North Sumatra High Prosecutor's Office has followed the provisions of Articles 137-140 of the Criminal Procedure Code and Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. However, there are still obstacles such as lack of coordination between investigators and prosecutors, limited human resources and facilities, and the lack of optimal case digitization system and evidence integrity issues. These obstacles have an impact on the slow process, the accumulation of cases, and the decline in public trust in law enforcement agencies. This research recommends increasing collaboration between institutions, strengthening the capacity of human resources, and optimizing digital technology to realize a more effective, transparent, and accountable Phase II process.