STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM POLDA NTB TERHADAP KASUS CYBERPORN DI ERA DIGITAL
Kata Kunci:
Cyberporn, Polda Ntb, Penegakan Hukum, Pencegahan, Nilai PancasilaAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan Polda NTB dalam menangani kasus cyberporn di era digital. Fenomena cyberporn di NTB didominasi oleh remaja berusia 15–18 tahun, dengan modus berupa penyebaran konten intim, pemerasan, penggunaan akun anonim, serta manipulasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan dilakukan melalui penyebaran flyer digital, patroli siber, takedown konten bekerja sama dengan Kominfo, serta sosialisasi langsung ke sekolah dan kampus. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan, dengan dukungan metode identifikasi offline dan online. Kendala yang dihadapi meliputi akun anonim, bukti digital yang mudah hilang, serta kondisi psikologis korban. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh upaya penanganan cyberporn berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam perlindungan korban, kolaborasi lintas lembaga, dan penerapan hukum yang berkeadilan.
This research aims to analyze the prevention strategies and law enforcement efforts implemented by the NTB Regional Police in addressing cyberporn cases in the digital era. Cyberporn incidents in NTB are largely dominated by adolescents aged 15–18, involving modes such as intimate content distribution, extortion, anonymous accounts, and digital manipulation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings show that prevention strategies include digital flyer dissemination, cyber patrols, content takedown in cooperation with the Ministry of Communication and Informatics, and direct outreach to schools and universities. Law enforcement follows investigation, interrogation, and case submission stages supported by both online and offline identification methods. Challenges include anonymous accounts, volatile digital evidence, and victims’ psychological barriers. The study also reveals that all prevention and enforcement efforts are grounded in Pancasila values, particularly in victim protection, interagency collaboration, and fair legal implementation.
