PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Korupsi merupakan faktor utama yang menghambat pembangunan dan menciptakan disintegrasi sosial, sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang efektif. Bidang intelijen Kejaksaan Tinggi memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan analisis data intelijen untuk mengidentifikasi potensi korupsi dan memperkuat tindakan pencegahan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis dokumen dan pembahasan dengan literatur yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa pengumpulan intelijen sangat penting untuk meningkatkan kegiatan pencegahan melalui analisis risiko, deteksi dini, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penguatan sumber daya manusia dan informasi teknologi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan fungsi intelijen tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama antar organisasi dan pengembangan kemampuan intelijen di Tinggi sangat penting untuk menangani tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien.

Corruption is a major factor that hinders development and creates social disintegration, thus requiring effective preventive measures. The intelligence sector of the High Prosecutor`s Office plays a startegic role in collecting and analyzing intelligence data to identify corruption potensials and strengthen preventive actions. The research methodology employed is a qualitative study with a descriptive approach, involing document analysis and discussions with relevant literature. The study findings indicate that intelligence gathering is crucial for enhancing prevention activities through risk analysis, early detection, and coordination among law enforcement agencies. Strengthening human resources and information technology serves as a key factor in optimizing the intelligence function. The results of this study demonstrate that interorganizational cooperation and the development of intelligence capabilities at the High Prosecutor`s Office are essential for handling corruption crimes effectively and efficiently