TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA (Studi Putusan No. 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk)
Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana, Penyelundupan Satwa, Satwa DilindungiAbstrak
Tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak serius terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk, serta menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan asas-asas hukum pidana.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim dan jaksa penuntut umum, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk telah diterapkan secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, penerapan hukum oleh majelis hakim telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap kelestarian satwa dilindungi.
The smuggling of protected bird species constitutes an unlawful act that poses a serious threat to biodiversity conservation and ecological balance. This study aims to examine the criminal law framework governing the smuggling of protected wildlife, to analyze the criminal liability of offenders based on Decision of the Tanjungkarang District Court Number 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk, and to assess the conformity of the court’s legal reasoning with the principles of criminal law and prevailing statutory regulations. This research employs a normative and empirical juridical approach. Data were collected through literature review and field research, including interviews with judges and public prosecutors, and were analyzed using qualitative juridical analysis. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions against the smuggling of protected bird species has been comprehensively stipulated under Law Number 32 of 2024 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The imposition of criminal liability in Decision Number 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk was appropriately applied, as all elements of the criminal offense were proven legally and convincingly. Furthermore, the application of law in the decision reflects the principles of legal certainty, justice, and proportionality, ensuring that the punishment imposed corresponds to the degree of culpability and the environmental harm caused by the offenders.




