PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PELITA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan juga mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kubu Babussalam. Latar belakang penelitian ini masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan permasalahan terkait kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), oKepala Desa Rantau Panjang Kiri, Camat Kubu Babussalam, serta masyarakat yang berada di sekitar Pasar Pelita. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan penertiban di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainya rendahnya tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak, kurangnya ketersediaan lokasi berjualan yang layak, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat pedagang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum masih belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima, oleh karena itu, diperlukannya upaya peningkatan sosialisasi peraturan, penguatan penegakan hukum, serta penyediaan fasilitas yang memadai guna mendukung terciptanya ketertiban umum yang lebih baik. This study aims to analyze the implementation of street vendor regulation based on Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in Pelita Market, Kubu Babusssalam District, and to determine the factors that influence the effectivenness of implementation and also to determine the efforts of the local goverment in organizing street vendors in Kubu Babussalam District. The bacground of this study is that street vendors are still found selling not in accordance with the provisions that have been set, thus causing problems related to cleanliness and enviromental comfort. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included field observations, in-depth interviews with informants, and literature studies. Informants in this study included officers from the Public Order Agency (Satpol PP), The Head of the Industry, Trade, and Markets Agency, the Village Head of Rantau Panjang Kiri, the Sub-district HedvOf Kubu Babussalam, and residents living around Pelita Market. Tahe data ontained were then analyzed using descriptive qualitative methods to provide an overview of the implementation of the enforcement in the field and yhe obstacles encountered. The research results indicate that the implentation of street vendor enforcement at Pelita Market, Kubu babussalam District, has not been optimal. This is due to several factors, including limited human resources and infarastructure among law enforcement officers, a lack of suitable sales locations, and the indefinite enforcement of sanctions for violations. Furthermore, the lack of public awarenessof regulations also impacts the level of vendor compliance. Based on these research findings, it can be concluded that the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning public orger remains ineffective in regulating street vendors. Therefore, efforts are needed to increase regulation disseminatin, strengthen law enforcement, and provide adequate facilities to supporttje creation of better public order.
KEBIJAKAN KERJA FLEKSIBEL ASN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH: ANALISIS YURIDIS IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
Penelitian ini mengkaji kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bengkulu Tengah Nomor 000.8.3/0014/B-7/1/2026 tentang Penerapan Fleksibilitas Kerja bagi ASN. Terdapat dua permasalahan yang dikaji, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan kebijakan kerja fleksibel dalam SE tersebut ditinjau dari PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025; dan kedua, asas-asas AUPB apa saja yang berpotensi dilanggar oleh SE Bupati Bengkulu Tengah dalam penerapan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SE Bupati Bengkulu Tengah telah mempedomani PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur secara rinci, antara lain mekanisme pengukuran kinerja saat WFA dan mekanisme penjatuhan sanksi disiplin. Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), SE tersebut berpotensi melanggar sejumlah asas, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas proporsionalitas, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi guna menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. This research examines the flexible work policy for Civil State Apparatus (ASN) in Central Bengkulu Regency as stipulated in the Regent’s Circular Letter (SE) Number 000.8.3/0014/B-7/1/2026 on the Implementation of Flexible Work for ASN. Two issues are examined: first, how the flexible work policy in the circular is regulated in light of PermenPANRB Number 4 of 2025; and second, how the policy relates to the General Principles of Good Governance (AUPB) under Law Number 30 of 2014. This normative legal research employs statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the Regent’s Circular generally follows PermenPANRB Number 4 of 2025, yet several aspects remain unregulated in detail. Reviewed under the AUPB framework, the circular potentially violates the principles of legal certainty, carefulness, non-misuse of authority, and proportionality, necessitating regulatory improvement to ensure good governance.
PENERAPAN ASAS DALUWARSA (VERJARING) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI SECARA IKTIKAD BAIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas daluwarsa (verjaring) dalam sengketa kepemilikan tanah yang dikuasai secara iktikad baik serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang menguasai tanah tersebut. Tanah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis sehingga sering menimbulkan sengketa kepemilikan akibat tumpang tindih hak, lemahnya administrasi pertanahan, dan penguasaan tanah dalam jangka waktu yang lama. Dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, penerapan asas daluwarsa berkaitan erat dengan konsep rechtsverwerking, yaitu hilangnya hak seseorang karena membiarkan tanahnya dikuasai pihak lain tanpa adanya tindakan hukum dalam waktu yang lama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah secara terus-menerus, terbuka, damai, dan beriktikad baik serta didukung bukti administratif seperti Akta Jual Beli (AJB) dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi dasar perlindungan hukum dalam sengketa pertanahan.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PEMBELIAN MOTOR ONLINE)
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli online melalui media sosial. Namun, transaksi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui media sosial serta akibat hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan wanprestasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi, dan ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Dalam kasus penjualan motor online melalui Facebook, penjual menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang kepada pembeli sehingga menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The development of digital technology has led to an increase in online buying and selling transactions through social media platforms. However, these transactions also give rise to various legal issues, particularly breaches of contract in the implementation of electronic agreements. This study aims to analyze the forms of breach of contract in online buying and selling transactions conducted through social media and their legal consequences based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach. The data were collected through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials related to breaches of contract and electronic transactions. The findings indicate that online sale and purchase agreements are legally valid and binding as long as they fulfill the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The forms of breach identified include failure to perform obligations, delayed performance, and discrepancies between the goods delivered and the agreement. In the case of an online motorcycle sale conducted through Facebook, the seller received payment but failed to deliver the motorcycle to the buyer, resulting in material losses. Pursuant to Article 1243 of the Indonesian Civil Code, the injured party is entitled to claim compensation in the form of costs, damages, and interest. Furthermore, such actions may also be classified as unlawful acts and subjected to the provisions of the Electronic Information and Transactions Law.
IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI PERAIRAN INDONESIA: TANTANGAN YURISDIKSI DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Indonesia Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, adalah target utama IUU Fishing dan masalahnya jauh melampaui ikan yang dicuri. Jaringan ini terorganisir, lintas negara, dan berjalin dengan perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, serta pencucian uang. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa IUU fishing sebenarnya sudah memenuhi unsur kejahatan transnasional terorganisir dalam UNTOC 2000 tapi pengakuan formal itu belum ada, dan celah itulah yang terus dieksploitasi. Di dalam negeri, tumpang tindih kewenangan antara KKP, Bakamla, TNI AL, dan Polri memperlemah penegakan yang sudah ada. Diperlukan pengakuan hukum internasional yang tegas atas crime in fishery sector dan kerja sama antarnegara yang konkret. Indonesia loses an estimated USD 24–30 billion annually to IUU Fishing but stolen fish is only part of the story. These operations run through organized, cross-border networks tied to human trafficking, document forgery, and money laundering. Treating IUU fishing as a fisheries management problem, as international law largely still does, misses what it actually is. This normative legal study finds that IUU fishing already meets the elements of transnational organized crime under UNTOC 2000 yet formal recognition has not followed, and that gap is actively exploited. Overlapping institutional mandates, weak surveillance, and corruption continue to blunt Indonesia's enforcement efforts. What is needed is an explicit international classification of crime in the fishery sector within the transnational organized crime regime, backed by real multilateral commitment.
YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Keberadaan International Criminal Court (ICC) dibentuk sebagai upaya masyarakat internasional dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perkembangannya, muncul persoalan hukum terkait keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap negara yang menarik diri dari Statuta Roma 1998. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte melalui kebijakan War on Drugs yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan dugaan extrajudicial killings. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah ICC masih memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kebijakan War on Drugs sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional serta menganalisis keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, serta berbagai doktrin dan literatur hukum pidana internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah jus cogens dan teori yurisdiksi temporal (ratione temporis) untuk menganalisis keberlakuan norma dan kewenangan ICC pasca penarikan diri suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan War on Drugs yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 khususnya terkait dengan unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Selain itu, Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tersebut berlaku efektif. Hal ini didasarkan pada prinsip non-retroaktif penarikan diri dalam Pasal 127 Statuta Roma serta karakter norma jus cogens yang bersifat imperatif dan mengikat secara universal. Dengan demikian, ICC tetap memiliki dasar hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penuntutan terhadap Rodrigo Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. The establishment of the International Criminal Court represents an effort by the international community to enforce the law against perpetrators of the most serious international crimes, including crimes against humanity. In its development, legal issues have emerged regarding the continuity of the ICC’s jurisdiction over states that withdraw from the Rome Statute of 1998. This issue is reflected in the case of the Philippines under the leadership of Rodrigo Duterte through the War on Drugs policy, which resulted in thousands of deaths and allegations of extrajudicial killings. The Philippines’ withdrawal from the Rome Statute in 2019 subsequently gave rise to debates regarding whether the ICC still has the authority to investigate and prosecute alleged crimes committed while the Philippines was still a State Party.This research aims to analyze the qualification of the War on Drugs policy as a crime against humanity under international criminal law, as well as to examine the continuity of the ICC’s jurisdiction over Rodrigo Duterte following the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute of 1998. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used include the Rome Statute of 1998, the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, as well as various doctrines and literature on international criminal law. The theoretical framework applied in this study consists of jus cogens and the theory of temporal jurisdiction (ratione temporis) to analyze the applicability of legal norms and the ICC’s authority following a state’s withdrawal.The results of this study indicate that the War on Drugs policy potentially fulfills the elements of crimes against humanity as regulated under Article 7 of the Rome Statute of 1998, particularly concerning widespread or systematic attacks against civilians. Furthermore, the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute does not eliminate the ICC’s jurisdiction over alleged crimes committed before the withdrawal became effective, as stipulated under Article 127 of the Rome Statute of 1998. Therefore, the ICC still possesses a legal basis to continue the investigation and prosecution of Rodrigo Duterte for alleged crimes against humanity.
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hasil pertambangan sumber daya mineralnya yaitu bijih bauksit. Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih mentah bauksit. Kebijakan ini juga merupakan bentuk penerapan dalam pemanfaatan prinsip kedaulatan ekonomi negara yang dimana Pemerintah Indonesia berwenang membuat regulasi untuk memastikan kedaulatan atas sumber daya alamnya. Namun dalam penerapan kebijakan ini Indonesia harus dihadapkan pada komitmennya sebagai salah satu anggota WTO (World Trade Organization). Dan dengan adanya kebijakan ini, muncul juga pernyataan dari IMF (International Monetary Fund) yang meminta Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara kedaulatan ekonomi negara dengan hukum internasional terhadap kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia serta bagaimana perspektif hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkaitan terhadap asas-asas hukum dan prinsip hukum internasional, yang dalam hal ini asas kedaulatan ekonomi negara dan prinsip preferensi negara yang sedang berkembang (Special and Differential Treatment/SDT). Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi memberikan dasar normatif bagi Indonesia untuk menetapkan larangan ekspor bijih mentah bauksit sebagai bagian dari strategi pembangunan industri dan penguatan nilai tambah dalam negeri. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang juga semakin memperkuat legitimasi kebijakan ini melalui penerapan prinsip preferensi negara berkembang (special and differential treatment) yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merancang kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber dayanya. Indonesia juga perlu memastikan bahwa kebijakan larangan ini disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip hukum internasional yang berlaku agar tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan potensi sengketa perdagangan. Indonesia is a country rich in natural resources, one of which is mineral resources derived from mining activities, particularly bauxite ore. In order to maximize the utilization of these resources for national development and public welfare, the Government of Indonesia has implemented a policy banning the export of raw bauxite ore. This policy represents the application of the principle of state economic sovereignty, under which the Indonesian government holds the authority to regulate and ensure sovereignty over its natural resources. However, in implementing this policy, Indonesia must also consider its commitments as a member of the World Trade Organization (WTO). Furthermore, the policy has prompted responses from the International Monetary Fund (IMF), which has urged Indonesia to review the export ban. This research aims to examine the correlation between state economic sovereignty and international law in relation to Indonesia’s bauxite ore export ban policy, as well as to analyze the policy from the perspective of international trade law. The research method employed is normative legal research, conducted through a literature-based legal study. The focus of this research centers on legal principles and doctrines of international law, particularly the principle of state economic sovereignty and the principle of special and differential treatment (SDT) for developing countries. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that economic sovereignty provides a normative foundation for Indonesia to impose a ban on the export of raw bauxite ore as part of its industrial development strategy and efforts to enhance domestic value added. Indonesia’s status as a developing country further strengthens the legitimacy of this policy through the application of the principle of special and differential treatment, which affords greater flexibility in formulating development policies and managing natural resources. Nevertheless, Indonesia must ensure that the formulation and implementation of the export ban comply with applicable principles of international law in order to remain within the framework of international legal obligations and to avoid potential trade disputes.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PEKANBARU
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun dalam pelaksanaannya di kota pekanbaru, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta masyarakat/orang tua anak. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian kepemilikan KIA yang telah mencapai target Disdukcapil Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program KIA dilakukan melalui pelayanan langsung, pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, serta pelayanan berbasis teknologi melalui aplikasi Cendekia. Namun demikian, implementasi program KIA masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi secara merata, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala jaringan dan sistem pelayanan berbasis teknologi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepemilikan KIA yaitu melalui peningkatan sosialisasi secara langsung maupun digital, pelayanan jemput bola ke sekolah dan posyandu, kerja sama dengan kelurahan dan instansi terkait, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Implementasi program KIA di Kota Pekanbaru juga berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia, pelayanan publik, dan good governance karena program ini merupakan bentuk pemenuhan hak identitas anak serta upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) is a government policy in the field of population ad-ministration that aims to provide official identity to children as a form of protec-tion and fulfillment of children's rights. However, in its implementation in the city of Pekanbaru, various obstacles are still found such as low public awareness about the importance of KIA and lack of optimal socialization to the community. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of employees of the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office as well as the community/parents of children. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in the City of Pekanbaru has gone quite well. This can be seen from the increasing achievement of KIA ownership which has reached the target of the Pekanbaru City Disdukcapil. The implementation of the KIA program is carried out through direct services, pick-up services to schools, and technology-based services through the Cendekia application. However, the implementation of the KIA program still faces several obstacles, including a lack of equitable socialization, low public awareness of the importance of KIA, limited facilities and infrastructure, and network constraints and technology-based service systems. Efforts made by the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office in increasing KIA ownership are through increasing direct and digital socialization, pick-up services to schools and posyandu, cooperation with villages and related agencies, and improving the quality of technology-based services. The implementation of the KIA program in Pekanbaru City is also related to the theory of Human Rights, public services, and good governance because this program is a form of fulfilling children's identity rights and the government's efforts to provide effective, transparent, and responsive public services to the community.
ANALISIS LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN PROYEK GEOTERMAL MATALOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pengembangan energi panas bumi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaan proyek geotermal juga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti yang terjadi pada proyek geotermal Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mencemari sumber air minum dan lahan pertanian masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas izin lingkungan yang diberikan terhadap proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas izin lingkungan proyek geotermal Mataloko dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban penyusunan AMDAL dan kepemilikan izin lingkungan sebelum kegiatan usaha dilaksanakan, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan izin lingkungan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran prosedur administrasi atau pengabaian terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka izin tersebut dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum administrasi, termasuk gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Geothermal energy development is part of the government's policy to support national energy security. However, the implementation of geothermal projects also has the potential to cause environmental problems, such as the Mataloko geothermal project in Ngada Regency, East Nusa Tenggara, which is suspected of polluting drinking water sources and community agricultural land. This problem raises questions about the legality of the environmental permit granted to the project. This study aims to analyze the legality of the Mataloko geothermal project's environmental permit from the perspective of State Administrative Law. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The analysis is conducted by referring to the provisions of Article 22 and Article 36 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, which regulate the obligation to prepare an Environmental Impact Analysis (AMDAL) and obtain an environmental permit before carrying out business activities, as well as Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration concerning the General Principles of Good Governance (AUPB). The results of the study indicate that the issuance of environmental permits must be carried out in a transparent, participatory, and accountable manner. If violations of administrative procedures or disregard for the community's right to a healthy and good environment are discovered during the process, the permit can be challenged through administrative law mechanisms, including lawsuits in the State Administrative Court.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPPK PARUH WAKTU TERHADAP BUDAYA KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK.
Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap budaya kerja aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu inovasi dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mengoptimalkan penyerapan tenaga non-ASN sekaligus mengendalikan anggaran belanja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap motivasi kerja, komitmen organisasi, dan standar pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme budaya kerja antara PPPK Paruh Waktu dan pegawai tetap yang berpotensi menimbulkan disharmoni organisasional. Selain itu, keterbatasan hak dan tunjangan PPPK Paruh Waktu memengaruhi tingkat kepuasan kerja dan berdampak pada konsistensi pemberian layanan kepada masyarakat. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait kejelasan status kepegawaian, peningkatan insentif non-finansial, dan penguatan sistem manajemen kinerja untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan ini terhadap kualitas pelayanan publik. This study examines the impact of the Part-Time Government Employees with Work Agreements (PPPK Paruh Waktu) policy on the work culture of state civil apparatus and the quality of public services in Indonesia. The Part-Time PPPK policy represents an innovation in bureaucratic reform aimed at optimizing the absorption of non-civil servant personnel while controlling the personnel expenditure budget. Using a descriptive qualitative approach with a case study method in three regional government institutions in Southeast Sulawesi, this study found that the policy has significant impacts on work motivation, organizational commitment, and public service standards. The findings reveal a dualism in work culture between Part-Time PPPK employees and permanent staff, which potentially leads to organizational disharmony. Furthermore, the limited rights and allowances of Part-Time PPPK employees affect job satisfaction levels and impact the consistency of service delivery to the public. The study recommends improvements in regulations regarding employment status clarity, enhancement of non-financial incentives, and strengthening of performance management systems to minimize the negative impacts of this policy on public service quality.
Muhammad Risky Fahrezy Al-Ikram Matalapu
ANALYSIS OF EFFORTS TO FILE MARRIAGE ISBAT FOR UNREGISTERED MARRIAGES AT THE RELIGIOUS COURT OF PAMEKASAN
Penelitian ini mengkaji upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah, mekanisme yang ditempuh, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang mengombinasikan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, praktik poligami tanpa izin, kendala administratif, serta kuatnya pengaruh adat dan budaya. Selain itu, perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait status perkawinan, pengakuan hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pendekatan kultural dalam kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan menekankan pentingnya interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Isbat Nikah; Perkawinan Tidak Tercatat; Kesadaran Hukum; Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Sosio-Legal Penelitian ini mengkaji upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah, mekanisme yang ditempuh, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang mengombinasikan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, praktik poligami tanpa izin, kendala administratif, serta kuatnya pengaruh adat dan budaya. Selain itu, perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait status perkawinan, pengakuan hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pendekatan kultural dalam kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan menekankan pentingnya interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. This study examines the efforts to file marriage isbat for unregistered marriages at the Religious Court of Pamekasan. The research aims to analyze the factors underlying the submission of marriage isbat, the mechanisms involved, and its legal implications from the perspective of Islamic family law and Indonesian positive law. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, combining normative legal analysis with empirical data obtained through interviews, documentation, and literature review. The findings reveal that the high number of marriage isbat applications reflects a significant gap between legal norms and social practices. Unregistered marriages are primarily driven by economic factors, lack of legal awareness, unauthorized polygamy, administrative constraints, and the strong influence of customary and cultural traditions. Furthermore, unregistered marriages have substantial legal consequences, particularly regarding marital status, children's legal recognition, inheritance rights, and legal protection for women and children. The study concludes that marriage isbat functions as a corrective legal mechanism that provides legal certainty and protection for families. It also highlights the need for preventive measures, including increasing public legal awareness and integrating cultural approaches into legal policies. This research contributes to the development of Islamic family law by emphasizing the interaction between legal norms and social realities.
ANTARA REGULASI DAN REALITAS: TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Di Indonesia, restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya dalam praktik masih belum optimal, khususnya pada tindak pidana ringan yang masih sering diselesaikan melalui proses peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice sebagai manifestasi prinsip ultimum remedium serta hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA-PILKADA: BATASAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasca-penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, profesionalisme dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali didera oleh fenomena mutasi massal yang sarat akan kepentingan politik balas budi (spoil system). Kepala Daerah terpilih selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kerap menyalahgunakan wewenang diskresinya untuk menyingkirkan aparatur yang dianggap tidak loyal selama kontestasi politik berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter yuridis terjadinya penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) dalam mutasi ASN pasca-Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memetakan konstruksi perlindungan hukum bagi ASN melalui ranah peradilan administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mutasi oleh PPK dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila melanggar batas kompetensi waktu (ratione temporis) enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, mengalami cacat prosedur akibat pengabaian merit system dari Tim Penilai Kinerja PNS, serta cacat substansi karena bergesernya tujuan murni undang-undang demi kepentingan politik subjektif yang menabrak Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan dalam AAUPB. Upaya perlindungan hukum represif mewajibkan ASN korban mutasi politik untuk menyelesaikan mekanisme upaya administratif (keberatan dan banding administratif ke BPASN) sebagai syarat kompetensi absolut pra-peradilan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui kontrol yudisial, hakim PTUN berwenang membatalkan SK mutasi yang cacat hukum dan memerintahkan tindakan rehabilitasi jabatan guna memulihkan hak-hak ASN ke posisi semula (restitutio in integrum), di mana eksistensi sanksi administratif dan uang paksa dalam UU AP kini menjadi daya paksa vital dalam mengatasi fenomena pembangkangan hukum (state disobedience) oleh Kepala Daerah. This Following the implementation of simultaneous regional head elections (Pilkada), the professionalism and neutrality of Civil Servants (ASN) are frequently compromised by mass transfers driven by political patronage or the spoil system. Elected regional heads, as Civil Service Personnel Officers (PPK), often abuse their discretionary powers to eliminate personnel deemed disloyal during the political contest. This study aims to analyze the juridical parameters of the abuse of authority (détournement de pouvoir) in post-election civil servant transfers under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, and to map out the framework of legal protection for civil servants within the realm of the administrative court. This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that transfer actions by the PPK are classified as an abuse of authority if they violate the time competence limitation (ratione temporis) of six months before and after the election without written approval from the Minister of Home Affairs, suffer from procedural defects due to the disregard of the merit system evaluated by the Civil Servant Performance Assessment Team, and contain substantial defects because the genuine purpose of the law is shifted for subjective political interests, which violates the Principles of Impartiality and Principles of Carefulness within the General Principles of Good Government (AAUPB). Represive legal protection requires civil servants affected by political transfers to exhaust administrative remedies (objections and administrative appeals to BPASN) as an absolute pre-litigation competence requirement before filing a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). Through judicial control, PTUN judges are authorized to void unlawful transfer decrees and order job rehabilitation to restore civil servants' rights to their original positions (restitutio in integrum), where the existence of administrative sanctions and forced fines (dwangsom) under the Government Administration Law serves as a vital coercive power to overcome the phenomenon of state disobedience by regional heads.
KONTRUKSI HUKUM IDEAL DALAM PERLINDUNGAN HAK UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA PKWT
Pekerja bersatus PKWT pada kenyataannya masih banyak menerima gaji yang lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), meskipun undang-undang telah menjamin hak mereka atas upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum ideal dalam perlindungan pekerja PKWT serta menilai praktik pembayaran upah di bawah UMK dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum sudah jelas, tetapi praktik di lapangan belum efektif karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja kontrak.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BATAS WAKTU TINGGAL PENGUNGSI DI NEGARA TRANSIT
Fenomena pengungsian internasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya terkait keberadaan pengungsi di negara transit. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York Tahun 1967 memang telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, seperti prinsip non-refoulement, hak atas perlindungan, dan larangan pengusiran sewenang-wenang. Namun demikian, instrumen hukum internasional tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian status bagi pengungsi sekaligus membebani negara transit, baik negara pihak maupun non-pihak Konvensi 1951, seperti Türkiye (Turki) dan Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, mengkaji tanggung jawab negara transit dalam perspektif hukum internasional, serta menelaah implikasi hukum dan kemanusiaan akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai durasi tinggal pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur standar minimum perlindungan pengungsi tanpa menentukan durasi keberadaan mereka di wilayah negara transit. Akibatnya, pengungsi sering kali mengalami situasi protracted refugee situation atau pengungsian berkepanjangan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, negara transit menghadapi beban administratif, ekonomi, dan sosial yang semakin besar tanpa adanya mekanisme pembagian tanggung jawab internasional (burden sharing) yang efektif. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum internasional seperti perlindungan HAM, solidaritas internasional, dan tanggung jawab bersama (shared responsibility) seharusnya menjadi dasar pembentukan mekanisme internasional yang lebih komprehensif terkait pengaturan masa tinggal pengungsi di negara transit.Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi hukum internasional mengenai pengungsi, khususnya melalui pengaturan yang lebih jelas terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, mekanisme penempatan kembali (resettlement), serta penguatan kerja sama internasional guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan HAM, dan keseimbangan tanggung jawab antarnegara. The issue of international refugees has continued to increase significantly and has created increasingly complex legal challenges, particularly concerning the presence of refugees in transit countries. The 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 New York Protocol have established fundamental principles of refugee protection, including the principle of non-refoulement, the right to protection, and the prohibition of arbitrary expulsion. Nevertheless, these international legal instruments do not explicitly regulate the time limit for refugees to remain in transit countries. This legal vacuum has generated prolonged uncertainty regarding refugee status while simultaneously imposing substantial social, economic, and administrative burdens upon transit states, both State Parties and non-State Parties to the 1951 Convention, such as Türkiye and Indonesia. This research aims to analyze the regulation of international law concerning the duration of refugees’ stay in transit countries, examine the responsibilities of transit states within the framework of international law, and assess the legal and humanitarian implications arising from the absence of clear regulations governing refugees’ length of stay. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.The findings demonstrate that international law has not provided legal certainty regarding the duration of refugees’ stay in transit countries. The 1951 Convention and the 1967 Protocol merely establish minimum standards of refugee protection without determining the permissible duration of refugees’ presence within transit states. Consequently, refugees frequently experience protracted refugee situations, which adversely affect social, economic, security, and human rights dimensions. At the same time, transit countries face increasing administrative, economic, and social burdens in the absence of an effective international burden-sharing mechanism. In this regard, international legal principles such as human rights protection, international solidarity, and shared responsibility should serve as the normative foundation for developing a more comprehensive international mechanism governing the duration of refugees’ stay in transit countries.This research concludes that the international refugee law regime requires reformulation, particularly through the establishment of clearer regulations concerning the time limit for refugees residing in transit countries, the strengthening of resettlement mechanisms, and the enhancement of international cooperation in order to ensure legal certainty, human rights protection, and a balanced distribution of responsibilities among states.
ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI SIMDA BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PALANGKARAYA
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Good Government Governance melalui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi SIMDA berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palangka Raya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi di BPKAD serta beberapa OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIMDA telah membantu menstrukturkan laporan keuangan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur TI, kurangnya kompetensi teknis sumber daya manusia terkait logika akuntansi akrual, kendala koordinasi antar-unit kerja, serta tantangan stabilitas sistem selama masa transisi menuju SIPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan anggaran infrastruktur TI untuk menjamin integrasi data keuangan yang akurat dan akuntabel. The implementation of the accrual-based Regional Management Information System (SIMDA) is a strategic step toward achieving Good Government Governance through transparency and accountability in financial reporting. This study aims to analyze the obstacles in implementing accrual-based SIMDA within the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Palangka Raya City. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observations and documentation studies at the BPKAD and several relevant OPDs. The results indicate that while SIMDA implementation has helped structure financial reports, its effectiveness is still hindered by four main factors: limited IT infrastructure and internet connectivity, a lack of technical competence among human resources (HR) regarding accrual accounting logic, coordination hurdles between work units in data synchronization, and system stability challenges during the transition period to SIPD. This study recommends the need for strengthening HR capacity through continuous training and synchronizing IT infrastructure budget policies to ensure accurate and accountable financial data integration.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JASA TITIP (JASTIP) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan peningkatan transaksi digital, termasuk layanan jasa titip (jastip), yang semakin populer di kalangan masyarakat umum karena kemudahan dan efisiensinya dalam membeli barang. Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah permasalahan hukum, salah satunya adalah penipuan jasa titip melalui media sosial yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis perlindungan hukum bagi korban penipuan jasa titip melalui media sosial dan tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan perspektif hukum perdata. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui pemeriksaan literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa titip dan konsumen merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya identifikasi pelaku, lemahnya pengawasan media sosial, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Advances in information technology and social media have led to an increase in digital transactions, including shopping proxy services (jastip), which are becoming increasingly popular among the general public due to their convenience and efficiency in purchasing goods. However, this development has also given rise to a number of legal issues, one of which is fraud involving shopping proxy services via social media, which causes difficulties for consumers. The objective of this study is to analyze the types of legal protection available to victims of shopping agency fraud via social media and the legal liability of the perpetrators from a civil law perspective. The research methodology employed is qualitative research utilizing a literature review through the examination of relevant literature, books, scientific journals, and regulations. The research findings indicate that the legal relationship between the proxy service provider and the consumer constitutes a contractual relationship under Article 1320 of the Civil Code. If the perpetrator fails to fulfill their obligations as stipulated in the agreement, this constitutes a breach of contract, and they are obligated to compensate the consumer. Legal protection is also provided through the Consumer Protection Act and the Electronic Information and Transactions Act. Nevertheless, the effectiveness of legal protection still faces challenges, including the difficulty in identifying perpetrators, weak oversight of social media, and low levels of legal and digital literacy among the public.
PERAN INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Disiplin ASN berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai jam kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020, yang pelaksanaannya melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran disiplin ASN, khususnya pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat dalam penegakan disiplin ASN, kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya dalam penegakan disiplin ASN melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), serta koordinasi dengan BKPP dan Sekretariat Daerah. Kendala yang dihadapi Inspektorat antara lain keterbatasan pengawasan yang berkelanjutan, rendahnya kesadaran disiplin ASN, serta kurang optimalnya pelaporan pelanggaran disiplin dari OPD terkait. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN diwujudkan melalui penerapan prosedur pemeriksaan yang baku, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Namun demikian, kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN. Enforcing discipline in the State Civil Apparatus (ASN) is one of the important efforts in realizing good governance. ASN discipline is closely related to compliance with statutory regulations, especially regarding working hours and responsibilities in carrying out duties as a public servant. Enforcement of ASN discipline within the Kuantan Singingi Regency Government has been regulated in Regent Regulation Number 43 of 2020, the implementation of which involves the Inspectorate as the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP). However, in practice, violations of ASN discipline are still found, especially at the Kuantan Singingi Regency Personnel, Education and Training Agency Office. This research aims to determine the role of the Inspectorate in enforcing ASN discipline, the obstacles faced by the Inspectorate in its implementation, as well as the efforts made by the Inspectorate in ensuring legal certainty in enforcing ASN discipline at the Kuantan Singingi Regency Personnel, Education and Training Agency Office. The research method used is sociological juridical legal research with an empirical approach. Data was obtained through interviews with related parties, observations, and literature studies of relevant laws and regulations. The research results show that the Kuantan Singingi Regency Inspectorate has carried out its role in enforcing ASN discipline through monitoring activities, inspections, surprise inspections (sidak), as well as coordination with BKPP and the Regional Secretariat. Obstacles faced by the Inspectorate include limited ongoing supervision, low awareness of ASN discipline, and less than optimal reporting of disciplinary violations from the relevant OPD. The efforts made by the Inspectorate to ensure legal certainty in enforcing ASN discipline are realized through the implementation of standard inspection procedures, coordination between agencies, and the implementation of supervision in accordance with the provisions of Regent Regulation Number 43 of 2020 and Government Regulation Number 94 of 2021. However, legal certainty in enforcing ASN discipline.
IMPLEMENTASI PERIZINAN LINGKUNGAN TERHADAP PETERNAKAN AYAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SEBERIDA
Penelitian ini membahas implementasi perizinan lingkungan terhadap usaha peternakan ayam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya usaha peternakan ayam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, limbah peternakan, serta gangguan kenyamanan masyarakat sekitar. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan lingkungan masih belum optimal, khususnya pada peternakan skala kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan perizinan lingkungan di Kecamatan Seberida.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, pihak kecamatan, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, pelaku usaha peternakan ayam, serta masyarakat sekitar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik, teori perizinan, dan teori pengawasan sebagai pisau analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida telah dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin lingkungan dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Faktor penghambat implementasi perizinan lingkungan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan, keterbatasan literasi digital, minimnya pengawasan, serta kurangnya pembinaan teknis dari pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi perizinan lingkungan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan teknis, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dan penegakan sanksi administratif secara bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi perizinan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan konsistensi pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. This study examines the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses based on Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Environmental Protection and Management in Seberida District, Indragiri Hulu Regency. This research is motivated by the increasing number of poultry farming businesses that potentially cause environmental impacts, such as air pollution, livestock waste, and disturbances to the comfort of surrounding communities. On the other hand, the level of compliance of business actors with environmental licensing obligations remains suboptimal, particularly among small and medium-scale poultry farms. This study aims to determine the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses, identify the factors inhibiting its implementation, and analyze the efforts undertaken by the local government to optimize the implementation of environmental licensing in Seberida District. This research employed a sociological legal research method with an empirical approach. The data sources consisted of primary and secondary data obtained through interviews, observations, library research, and documentation. Interviews were conducted with the Environmental Agency, the Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Agriculture and Fisheries Office, sub-district authorities, the Regional House of Representatives of Indragiri Hulu Regency, poultry farm business actors, and surrounding communities. The data were analyzed descriptively and qualitatively using public service theory, licensing theory, and supervision theory as analytical frameworks. The results of the study indicate that the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses in Seberida District has been carried out through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system involving various related institutions. However, its implementation has not yet been fully effective because there are still poultry farming businesses that do not possess environmental permits and have not fulfilled environmental management standards as stipulated in Regional Regulation Number 5 of 2018. The inhibiting factors include low public legal awareness, lack of understanding regarding licensing procedures, limited digital literacy, inadequate supervision, and insufficient technical guidance from the local government. The efforts made by the local government to optimize environmental licensing include socialization programs, guidance, technical assistance, inter-agency coordination, as well as supervision and gradual enforcement of administrative sanctions. This study concludes that the effectiveness of environmental licensing implementation is strongly influenced by inter-agency synergy, improvement of business actors’ capacities, and consistent supervision by the local government in realizing sustainable environmental protection and management.
HAK DIGITAL PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI BENTUK HAK ASASI MANUSIA GENERASI BARU DALAM ERA PELAYANAN ELEKTRONIK NEGARA
Ekspansi layanan elektronik negara memang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan publik, tapi perubahan itu datang dengan satu catatan yang kerap diabaikan, yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih sering tertinggal di belakang. Penelitian ini hadir untuk menelusuri hak digital penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari evolusi hak asasi manusia generasi baru, khususnya dalam ruang pelayanan elektronik yang terus berkembang. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif berbasis kepustakaan, menggali literatur ilmiah, norma hukum, dan kajian konseptual seputar aksesibilitas digital serta layanan publik berbasis teknologi. Yang ditemukan pun cukup mendasar, bahwa hambatan aksesibilitas bukan sekadar masalah teknis yang menunggu pembaruan sistem, melainkan bentuk eksklusi struktural yang secara langsung menggerus hak atas informasi, layanan publik, dan partisipasi yang setara. Hak digital penyandang disabilitas, dalam terang temuan ini, adalah ekspresi konkret dari HAM generasi baru yang menuntut negara tidak hanya menyediakan platform, tetapi benar-benar merancang, mengelola, dan mengevaluasinya secara inklusif. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa desain layanan yang tidak ramah akses bukan hanya memperparah ketimpangan, tetapi juga mengikis legitimasi negara dalam menunaikan kewajiban HAM-nya. Aksesibilitas oleh karena itu harus berdiri sebagai prinsip yang melekat sejak awal siklus pelayanan dan bukan sekadar pelengkap yang bisa ditunda begitu saja ketika prioritas lain dianggap lebih mendesak. Penelitian ini sekaligus memperkaya dirkursus akademik tentang titik temu antara HAM, disabilitas, dan teknologi, sembari menawarkan arah normatif bagi kebijakan digital yang lebih adil dan sungguh-sungguh inklusif. The expansion of state- e services has indeed transformed the way people interact with public services, but this change comes with one often-overlooked caveat: accessibility for people with disabilities is still often lagging behind. This research aims to explore the digital rights of people with disabilities as an integral part of the evolution of new-generation human rights, particularly in the ever-expanding space of e services. The approach used is a legal-norms, and conceptual studies surrounding digital accessibility and technology-based public services. The findings are quite fundamental: accessibility barriers are not merely technical issues awaiting system updates, but rather forms of structural exclusion that directly arode the rights to information, public services, and equal paraticipation. The digital rights of people with disabilities, in light of these findings, are a concrete expression of a new generation of human rights that demands that the state not only provide platforms but truly design, manage, and evaluate them inclusively. Furthermore, this research confirms that service design that is not accessible not only exacerbates inequality but also erodes the state’s legitimacy in fulfilling its human rights obligatins. Accessibility must therefore be an inherent principle from the beginning of the service cycle, not merely an add-on that can be postponed when other priorities are deemed more pressing. This research also enriches academic discourse on the intersection of human rights, disability, and technology, while offering normative direction for fairer and more truly inclusive digital policies.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUPA
Penelitian ini membahas pengalihan hak milik atas tanah tanpa persetujuan pemilik sah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan ini penting dikaji karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengalihan hak milik atas tanah, keabsahan pengalihan tanpa persetujuan pemilik sah, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik atas tanah hanya sah apabila memenuhi syarat materiil dan formil sesuai ketentuan KUHPerdata dan UUPA. Pengalihan hak tanpa persetujuan pemilik sah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan sering disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data. Sertifikat atau akta yang terbit melalui prosedur cacat hukum dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum bagi pemilik sah dapat dilakukan melalui mediasi, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, serta pembatalan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, pelaksanaan pengalihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai prosedur hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.