Jurnal Dimensi Hukum
type: channel
language: id-ID
publication name: Jurnal Dimensi Hukum
items: PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PELITA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
items: KEBIJAKAN KERJA FLEKSIBEL ASN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH: ANALISIS YURIDIS IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
items: PENERAPAN ASAS DALUWARSA (VERJARING) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI SECARA IKTIKAD BAIK
items: ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PEMBELIAN MOTOR ONLINE)
items: IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI PERAIRAN INDONESIA: TANTANGAN YURISDIKSI DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
items: YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
items: KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
items: IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PEKANBARU
items: ANALISIS LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN PROYEK GEOTERMAL MATALOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
items: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPPK PARUH WAKTU TERHADAP BUDAYA KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK.
items: ANALYSIS OF EFFORTS TO FILE MARRIAGE ISBAT FOR UNREGISTERED MARRIAGES AT THE RELIGIOUS COURT OF PAMEKASAN
items: ANTARA REGULASI DAN REALITAS: TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
items: https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/98
items: KONTRUKSI HUKUM IDEAL DALAM PERLINDUNGAN HAK UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA PKWT
items: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BATAS WAKTU TINGGAL PENGUNGSI DI NEGARA TRANSIT
items: ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI SIMDA BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PALANGKARAYA
items: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JASA TITIP (JASTIP) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
items: PERAN INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
items: IMPLEMENTASI PERIZINAN LINGKUNGAN TERHADAP PETERNAKAN AYAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SEBERIDA
items: HAK DIGITAL PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI BENTUK HAK ASASI MANUSIA GENERASI BARU DALAM ERA PELAYANAN ELEKTRONIK NEGARA
items: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUPA

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PELITA KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan juga mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kubu Babussalam. Latar belakang penelitian ini masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan permasalahan terkait kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), oKepala Desa Rantau Panjang Kiri, Camat Kubu Babussalam, serta masyarakat yang berada di sekitar Pasar Pelita. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan penertiban di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pelita Kecamatan Kubu Babussalam belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainya rendahnya tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak, kurangnya ketersediaan lokasi berjualan yang layak, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat pedagang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum masih belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki…
creator: Susilawati
creator: Evi Deliana Hz
creator: Muhammad A Rauf
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

KEBIJAKAN KERJA FLEKSIBEL ASN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH: ANALISIS YURIDIS IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
type: item
description: Penelitian ini mengkaji kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bengkulu Tengah Nomor 000.8.3/0014/B-7/1/2026 tentang Penerapan Fleksibilitas Kerja bagi ASN. Terdapat dua permasalahan yang dikaji, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan kebijakan kerja fleksibel dalam SE tersebut ditinjau dari PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025; dan kedua, asas-asas AUPB apa saja yang berpotensi dilanggar oleh SE Bupati Bengkulu Tengah dalam penerapan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum SE Bupati Bengkulu Tengah telah mempedomani PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur secara rinci, antara lain mekanisme pengukuran kinerja saat WFA dan mekanisme penjatuhan sanksi disiplin. Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), SE tersebut berpotensi melanggar sejumlah asas, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas proporsionalitas, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi guna menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. This research examines the flexible work policy for Civil State Apparatus (ASN) in Central Bengkulu Regency as stipulated in the Regent’s Circular Letter (SE) Number 000.8.3/0014/B-7/1/2026 on the Implementation of Flexible Work for ASN. Two issues are examined: first, how the flexible work policy in the circular is regulated in light of PermenPANRB Number 4 of 2025; and second, how the policy relates to the General Principles of Good Governance (AUPB) under Law Number 30 of 2014. This normative legal research employs statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the Regent’s Circular generally follows P…
creator: Para Dinda Fauzi
creator: Achmad Theo Irsyad
creator: Adhika Adyatma Bellin
creator: Desi Hafizah
creator: Iskandar
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

PENERAPAN ASAS DALUWARSA (VERJARING) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH YANG DIKUASAI SECARA IKTIKAD BAIK
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas daluwarsa (verjaring) dalam sengketa kepemilikan tanah yang dikuasai secara iktikad baik serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang menguasai tanah tersebut. Tanah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis sehingga sering menimbulkan sengketa kepemilikan akibat tumpang tindih hak, lemahnya administrasi pertanahan, dan penguasaan tanah dalam jangka waktu yang lama. Dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, penerapan asas daluwarsa berkaitan erat dengan konsep rechtsverwerking, yaitu hilangnya hak seseorang karena membiarkan tanahnya dikuasai pihak lain tanpa adanya tindakan hukum dalam waktu yang lama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah secara terus-menerus, terbuka, damai, dan beriktikad baik serta didukung bukti administratif seperti Akta Jual Beli (AJB) dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi dasar perlindungan hukum dalam sengketa pertanahan.
creator: Afrida
creator: Emiyani Teresia Ginting
creator: Hotmauli Marselina Marpaung
creator: Luthfiyah Khansa
creator: Masriana J. Siregar
creator: Nuramanda
creator: Yona Revalina Ginting
creator: Sri Hadiningrum
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PEMBELIAN MOTOR ONLINE)
type: item
description: Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli online melalui media sosial. Namun, transaksi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui media sosial serta akibat hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan wanprestasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi, dan ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Dalam kasus penjualan motor online melalui Facebook, penjual menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang kepada pembeli sehingga menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The development of digital technology has led to an increase in online buying and selling transactions through social media platforms. However, these transactions also give rise to various legal issues, particularly breaches of contract in the implementation of electronic agreements. This study aims to analyze the forms of breach of contract in online buying and selling transactions conducted through social media and their legal consequences based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This research employs a descriptive qualitative method usi…
creator: Alyatun Rizki Amanda Manik
creator: Dea Riza Andini
creator: Nadila Wulandari
creator: Nazli Nadira
creator: Maria Christina Br Naibaho
creator: Roberto Lumban Gaol
creator: Tri Komala Sari Simatupang
creator: Sri Hadiningrum
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

IUU FISHING SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DI PERAIRAN INDONESIA: TANTANGAN YURISDIKSI DAN PENEGAKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
type: item
description: Indonesia Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, adalah target utama IUU Fishing dan masalahnya jauh melampaui ikan yang dicuri. Jaringan ini terorganisir, lintas negara, dan berjalin dengan perdagangan manusia, pemalsuan dokumen, serta pencucian uang. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa IUU fishing sebenarnya sudah memenuhi unsur kejahatan transnasional terorganisir dalam UNTOC 2000 tapi pengakuan formal itu belum ada, dan celah itulah yang terus dieksploitasi. Di dalam negeri, tumpang tindih kewenangan antara KKP, Bakamla, TNI AL, dan Polri memperlemah penegakan yang sudah ada. Diperlukan pengakuan hukum internasional yang tegas atas crime in fishery sector dan kerja sama antarnegara yang konkret. Indonesia loses an estimated USD 24–30 billion annually to IUU Fishing but stolen fish is only part of the story. These operations run through organized, cross-border networks tied to human trafficking, document forgery, and money laundering. Treating IUU fishing as a fisheries management problem, as international law largely still does, misses what it actually is. This normative legal study finds that IUU fishing already meets the elements of transnational organized crime under UNTOC 2000 yet formal recognition has not followed, and that gap is actively exploited. Overlapping institutional mandates, weak surveillance, and corruption continue to blunt Indonesia's enforcement efforts. What is needed is an explicit international classification of crime in the fishery sector within the transnational organized crime regime, backed by real multilateral commitment.
creator: Akbar Santasnin Jaya
creator: Athallah Fathon Abelta
creator: Bintang Kurnia
creator: Ema Septaria
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP KEPALA NEGARA ANGGOTA PASCA PENARIKAN DIRI DARI STATUTA ROMA 1998 ATAS DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
type: item
description: Keberadaan International Criminal Court (ICC) dibentuk sebagai upaya masyarakat internasional dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perkembangannya, muncul persoalan hukum terkait keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap negara yang menarik diri dari Statuta Roma 1998. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus Filipina di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte melalui kebijakan War on Drugs yang menimbulkan ribuan korban jiwa dan dugaan extrajudicial killings. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019 kemudian memunculkan perdebatan mengenai apakah ICC masih memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut dugaan kejahatan yang terjadi ketika Filipina masih berstatus sebagai negara pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kebijakan War on Drugs sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum pidana internasional serta menganalisis keberlanjutan yurisdiksi ICC terhadap Rodrigo Duterte pasca penarikan diri Filipina dari Statuta Roma 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, serta berbagai doktrin dan literatur hukum pidana internasional. Kerangka teori yang digunakan adalah jus cogens dan teori yurisdiksi temporal (ratione temporis) untuk menganalisis keberlakuan norma dan kewenangan ICC pasca penarikan diri suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan War on Drugs yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 khususnya terkait dengan unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Selain itu, Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma tidak menghapus yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri terse…
creator: Desi Marta Shelvyani
creator: Maria Maya Lestari
creator: Evi Deliana HZ
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
type: item
description: Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah hasil pertambangan sumber daya mineralnya yaitu bijih bauksit. Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyatnya maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih mentah bauksit. Kebijakan ini juga merupakan bentuk penerapan dalam pemanfaatan prinsip kedaulatan ekonomi negara yang dimana Pemerintah Indonesia berwenang membuat regulasi untuk memastikan kedaulatan atas sumber daya alamnya. Namun dalam penerapan kebijakan ini Indonesia harus dihadapkan pada komitmennya sebagai salah satu anggota WTO (World Trade Organization). Dan dengan adanya kebijakan ini, muncul juga pernyataan dari IMF (International Monetary Fund) yang meminta Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korelasi antara kedaulatan ekonomi negara dengan hukum internasional terhadap kebijakan larangan ekspor bijih bauksit Indonesia serta bagaimana perspektif hukum perdagangan internasional terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkaitan terhadap asas-asas hukum dan prinsip hukum internasional, yang dalam hal ini asas kedaulatan ekonomi negara dan prinsip preferensi negara yang sedang berkembang (Special and Differential Treatment/SDT). Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi memberikan dasar normatif bagi Indonesia untuk menetapkan larangan ekspor bijih mentah bauksit sebagai bagian dari strategi pembangunan industri dan penguatan nilai tambah dalam negeri. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang juga semakin memperkuat legitimasi kebijakan ini melalui penerapan prinsip preferensi negara berkembang (speci…
creator: Elisabeth Putri Jelita
creator: Zulfikar Jaya Kusuma
creator: Ledy Diana
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PEKANBARU
type: item
description: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun dalam pelaksanaannya di kota pekanbaru, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru serta masyarakat/orang tua anak. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian kepemilikan KIA yang telah mencapai target Disdukcapil Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program KIA dilakukan melalui pelayanan langsung, pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, serta pelayanan berbasis teknologi melalui aplikasi Cendekia. Namun demikian, implementasi program KIA masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi secara merata, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala jaringan dan sistem pelayanan berbasis teknologi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepemilikan KIA yaitu melalui peningkatan sosialisasi secara langsung maupun digital, pelayanan jemput bola ke sekolah dan posyandu, kerja sama dengan kelurahan dan instansi terkait, serta peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi. Implementasi program KIA di Kota Pekanbaru juga berkaitan dengan teori Hak …
creator: Defriani Novita Sari
creator: Zulfikar Jayakusuma
creator: Zulwisma
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALISIS LEGALITAS IZIN LINGKUNGAN PROYEK GEOTERMAL MATALOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
type: item
description: Pengembangan energi panas bumi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaan proyek geotermal juga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti yang terjadi pada proyek geotermal Mataloko di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga mencemari sumber air minum dan lahan pertanian masyarakat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas izin lingkungan yang diberikan terhadap proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas izin lingkungan proyek geotermal Mataloko dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban penyusunan AMDAL dan kepemilikan izin lingkungan sebelum kegiatan usaha dilaksanakan, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan izin lingkungan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Apabila dalam prosesnya ditemukan pelanggaran prosedur administrasi atau pengabaian terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka izin tersebut dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum administrasi, termasuk gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Geothermal energy development is part of the government's policy to support national energy security. However, the implementation of geothermal projects also has the potential to cause environmental problems, such as the Mataloko geothermal project in Ngada Regency, East Nusa Tenggara, which is suspected of polluting drinking water sources and community agricultural land. This problem raises questions about the legality of the environmental permit gra…
creator: Sartika Br Simamora
creator: Muhammad Ilyan Rafi'i Harahap
creator: Ahmad Raihan
creator: SYahira Fitria Br. Hutapea
creator: Fanny Patricia Hutasoit
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPPK PARUH WAKTU TERHADAP BUDAYA KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK.
type: item
description: Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap budaya kerja aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu inovasi dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mengoptimalkan penyerapan tenaga non-ASN sekaligus mengendalikan anggaran belanja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap motivasi kerja, komitmen organisasi, dan standar pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme budaya kerja antara PPPK Paruh Waktu dan pegawai tetap yang berpotensi menimbulkan disharmoni organisasional. Selain itu, keterbatasan hak dan tunjangan PPPK Paruh Waktu memengaruhi tingkat kepuasan kerja dan berdampak pada konsistensi pemberian layanan kepada masyarakat. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi terkait kejelasan status kepegawaian, peningkatan insentif non-finansial, dan penguatan sistem manajemen kinerja untuk meminimalkan dampak negatif kebijakan ini terhadap kualitas pelayanan publik. This study examines the impact of the Part-Time Government Employees with Work Agreements (PPPK Paruh Waktu) policy on the work culture of state civil apparatus and the quality of public services in Indonesia. The Part-Time PPPK policy represents an innovation in bureaucratic reform aimed at optimizing the absorption of non-civil servant personnel while controlling the personnel expenditure budget. Using a descriptive qualitative approach with a case study method in three regional government institutions in Southeast Sulawesi, this study found that the policy has significant impacts on …
creator: Yeni Haerani
creator: Fadhil Hafidz S. Agam
creator: Agung Pramadana
creator: Muhammad Taufik Rais
creator: Syikhri Rahman Efendy
creator: Cindy Nur Asisyah
creator: Nailah
creator: Muhammad Rian Ashari
creator: Muhmmad Rifqi Sesarwan
creator: Karezmawati
creator: Muhammad Risky Fahrezy Al-Ikram Matalapu
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALYSIS OF EFFORTS TO FILE MARRIAGE ISBAT FOR UNREGISTERED MARRIAGES AT THE RELIGIOUS COURT OF PAMEKASAN
type: item
description: Penelitian ini mengkaji upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah, mekanisme yang ditempuh, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, yang mengombinasikan analisis hukum normatif dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya permohonan isbat nikah mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Perkawinan tidak tercatat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, praktik poligami tanpa izin, kendala administratif, serta kuatnya pengaruh adat dan budaya. Selain itu, perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait status perkawinan, pengakuan hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pendekatan kultural dalam kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan menekankan pentingnya interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Isbat Nikah; Perkawinan Tidak Tercatat; Kesadaran Hukum; Hukum Keluarga Islam; Pendekatan Sosio-Legal Penelitian ini mengkaji upaya pengajuan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan isbat nikah, mekanisme yang ditempuh, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan …
creator: Miftahul Arifin
creator: Jamilia Susantin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANTARA REGULASI DAN REALITAS: TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
type: item
description: Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Di Indonesia, restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya dalam praktik masih belum optimal, khususnya pada tindak pidana ringan yang masih sering diselesaikan melalui proses peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice sebagai manifestasi prinsip ultimum remedium serta hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
creator: Melina Anwar Anwar
creator: Davit Ramadhan
creator: Thania Intan
creator: Aisyah Dwi Aprilia
creator: Rachel Sri Cahyani
creator: M Rifqi Mushaddaq
creator: Dini Karnia
creator: Aditra Adha Al- Azani
creator: Ruth Sahanaya
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/98
type: item
title: PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PASCA-PILKADA: BATASAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
description: Pasca-penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, profesionalisme dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali didera oleh fenomena mutasi massal yang sarat akan kepentingan politik balas budi (spoil system). Kepala Daerah terpilih selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kerap menyalahgunakan wewenang diskresinya untuk menyingkirkan aparatur yang dianggap tidak loyal selama kontestasi politik berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter yuridis terjadinya penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) dalam mutasi ASN pasca-Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memetakan konstruksi perlindungan hukum bagi ASN melalui ranah peradilan administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mutasi oleh PPK dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila melanggar batas kompetensi waktu (ratione temporis) enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri, mengalami cacat prosedur akibat pengabaian merit system dari Tim Penilai Kinerja PNS, serta cacat substansi karena bergesernya tujuan murni undang-undang demi kepentingan politik subjektif yang menabrak Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan dalam AAUPB. Upaya perlindungan hukum represif mewajibkan ASN korban mutasi politik untuk menyelesaikan mekanisme upaya administratif (keberatan dan banding administratif ke BPASN) sebagai syarat kompetensi absolut pra-peradilan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui kontrol yudisial, hakim PTUN berwenang membatalkan SK mutasi yang cacat hukum dan memerintahkan tindakan rehabilitasi jabatan guna memulihkan hak-hak ASN ke posisi semula (restitutio in integrum), di mana eksistensi sanksi administratif dan uang pa…
creator: Muhammad Fredy Winata
creator: Ahmad Wali
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

KONTRUKSI HUKUM IDEAL DALAM PERLINDUNGAN HAK UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA PKWT
type: item
description: Pekerja bersatus PKWT pada kenyataannya masih banyak menerima gaji yang lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), meskipun undang-undang telah menjamin hak mereka atas upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum ideal dalam perlindungan pekerja PKWT serta menilai praktik pembayaran upah di bawah UMK dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum sudah jelas, tetapi praktik di lapangan belum efektif karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja kontrak.
creator: Siti Nurhalisa Apriliani
creator: Endeh Suhartini
creator: R. Djuniarsono
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BATAS WAKTU TINGGAL PENGUNGSI DI NEGARA TRANSIT
type: item
description: Fenomena pengungsian internasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks, khususnya terkait keberadaan pengungsi di negara transit. Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York Tahun 1967 memang telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, seperti prinsip non-refoulement, hak atas perlindungan, dan larangan pengusiran sewenang-wenang. Namun demikian, instrumen hukum internasional tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian status bagi pengungsi sekaligus membebani negara transit, baik negara pihak maupun non-pihak Konvensi 1951, seperti Türkiye (Turki) dan Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional terkait batas waktu tinggal pengungsi di negara transit, mengkaji tanggung jawab negara transit dalam perspektif hukum internasional, serta menelaah implikasi hukum dan kemanusiaan akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai durasi tinggal pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu tinggal pengungsi di negara transit. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengatur standar minimum perlindungan pengungsi tanpa menentukan durasi keberadaan mereka di wilayah negara transit. Akibatnya, pengungsi sering kali mengalami situasi protracted refugee situation atau pengungsian berkepanjangan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, negara transit menghadapi beban administratif, ekonomi,…
creator: Marjuansyah
creator: Maria Maya Lestari
creator: Evi Deliana Hz
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI SIMDA BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA PALANGKARAYA
type: item
description: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Good Government Governance melalui transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi SIMDA berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palangka Raya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi di BPKAD serta beberapa OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIMDA telah membantu menstrukturkan laporan keuangan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur TI, kurangnya kompetensi teknis sumber daya manusia terkait logika akuntansi akrual, kendala koordinasi antar-unit kerja, serta tantangan stabilitas sistem selama masa transisi menuju SIPD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan anggaran infrastruktur TI untuk menjamin integrasi data keuangan yang akurat dan akuntabel. The implementation of the accrual-based Regional Management Information System (SIMDA) is a strategic step toward achieving Good Government Governance through transparency and accountability in financial reporting. This study aims to analyze the obstacles in implementing accrual-based SIMDA within the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Palangka Raya City. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observations and documentation studies at the BPKAD and several relevant OPDs. The results indicate that while SIMDA implementation has helped structure financial reports, its effectiveness is still hindered by four main factors: limited IT infrastructure and internet connectivity, a lack of technical competence among human resources (HR) regarding accrual accounting logic, coordination hurdles between work units in data synchronization, and system stability challenges during the transition period to SIPD. This study …
creator: Catherine Apriliani
creator: Pegricia Mozza Lamanda Tahan
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JASA TITIP (JASTIP) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
type: item
description: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menyebabkan peningkatan transaksi digital, termasuk layanan jasa titip (jastip), yang semakin populer di kalangan masyarakat umum karena kemudahan dan efisiensinya dalam membeli barang. Namun, perkembangan ini juga memunculkan sejumlah permasalahan hukum, salah satunya adalah penipuan jasa titip melalui media sosial yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis perlindungan hukum bagi korban penipuan jasa titip melalui media sosial dan tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan perspektif hukum perdata. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui pemeriksaan literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia jasa titip dan konsumen merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa sulitnya identifikasi pelaku, lemahnya pengawasan media sosial, serta rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat. Advances in information technology and social media have led to an increase in digital transactions, including shopping proxy services (jastip), which are becoming increasingly popular among the general public due to their convenience and efficiency in purchasing goods. However, this development has also given rise to a number of legal issues, one of which is fraud involving shopping proxy services via social media, which causes difficulties for consumers. The objective of this study is to analyze the types of legal protection available to victims o…
creator: Dinda Arini
creator: Fistauli Sidabutar
creator: Olipia Sihol Marito Pakpahan
creator: Nana Myagi Lumbantobing
creator: Yuni Erlina Sitompul
creator: Best Maridup P Silaban
creator: Flanella Natama Harahap
creator: Dorteus Wambrauw
creator: Sri Hadiningrum
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

PERAN INSPEKTORAT DALAM PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2020 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
type: item
description: Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Disiplin ASN berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai jam kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020, yang pelaksanaannya melibatkan Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran disiplin ASN, khususnya pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat dalam penegakan disiplin ASN, kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN pada Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya dalam penegakan disiplin ASN melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), serta koordinasi dengan BKPP dan Sekretariat Daerah. Kendala yang dihadapi Inspektorat antara lain keterbatasan pengawasan yang berkelanjutan, rendahnya kesadaran disiplin ASN, serta kurang optimalnya pelaporan pelanggaran disiplin dari OPD terkait. Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam menjamin kepastian hukum penegakan disiplin ASN diwujudkan melalui penerapan prosedur pemeriksaan yang baku, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 dan Peratu…
creator: Lestari Juwinda Utami
creator: Gusliana
creator: Separen
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

IMPLEMENTASI PERIZINAN LINGKUNGAN TERHADAP PETERNAKAN AYAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SEBERIDA
type: item
description: Penelitian ini membahas implementasi perizinan lingkungan terhadap usaha peternakan ayam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya usaha peternakan ayam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, limbah peternakan, serta gangguan kenyamanan masyarakat sekitar. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan lingkungan masih belum optimal, khususnya pada peternakan skala kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan perizinan lingkungan di Kecamatan Seberida.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, pihak kecamatan, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, pelaku usaha peternakan ayam, serta masyarakat sekitar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik, teori perizinan, dan teori pengawasan sebagai pisau analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida telah dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin lingkungan dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018…
creator: Arif Purnama Irawan
creator: Zulwisman
creator: Dodi Haryono
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

HAK DIGITAL PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI BENTUK HAK ASASI MANUSIA GENERASI BARU DALAM ERA PELAYANAN ELEKTRONIK NEGARA
type: item
description: Ekspansi layanan elektronik negara memang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan publik, tapi perubahan itu datang dengan satu catatan yang kerap diabaikan, yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih sering tertinggal di belakang. Penelitian ini hadir untuk menelusuri hak digital penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari evolusi hak asasi manusia generasi baru, khususnya dalam ruang pelayanan elektronik yang terus berkembang. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif berbasis kepustakaan, menggali literatur ilmiah, norma hukum, dan kajian konseptual seputar aksesibilitas digital serta layanan publik berbasis teknologi. Yang ditemukan pun cukup mendasar, bahwa hambatan aksesibilitas bukan sekadar masalah teknis yang menunggu pembaruan sistem, melainkan bentuk eksklusi struktural yang secara langsung menggerus hak atas informasi, layanan publik, dan partisipasi yang setara. Hak digital penyandang disabilitas, dalam terang temuan ini, adalah ekspresi konkret dari HAM generasi baru yang menuntut negara tidak hanya menyediakan platform, tetapi benar-benar merancang, mengelola, dan mengevaluasinya secara inklusif. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa desain layanan yang tidak ramah akses bukan hanya memperparah ketimpangan, tetapi juga mengikis legitimasi negara dalam menunaikan kewajiban HAM-nya. Aksesibilitas oleh karena itu harus berdiri sebagai prinsip yang melekat sejak awal siklus pelayanan dan bukan sekadar pelengkap yang bisa ditunda begitu saja ketika prioritas lain dianggap lebih mendesak. Penelitian ini sekaligus memperkaya dirkursus akademik tentang titik temu antara HAM, disabilitas, dan teknologi, sembari menawarkan arah normatif bagi kebijakan digital yang lebih adil dan sungguh-sungguh inklusif. The expansion of state- e services has indeed transformed the way people interact with public services, but this change comes with one often-overlooked caveat: accessibility for people with dis…
creator: Khairani Misfa
creator: Lysa Angrayni
creator: Nanda Yudha Pratama
creator: Arpam Syaputra
creator: Muhammad Zaki
creator: Ahmad Mukti
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMILIK SAH BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUPA
type: item
description: Penelitian ini membahas pengalihan hak milik atas tanah tanpa persetujuan pemilik sah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan ini penting dikaji karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengalihan hak milik atas tanah, keabsahan pengalihan tanpa persetujuan pemilik sah, serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik atas tanah hanya sah apabila memenuhi syarat materiil dan formil sesuai ketentuan KUHPerdata dan UUPA. Pengalihan hak tanpa persetujuan pemilik sah merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan sering disertai pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data. Sertifikat atau akta yang terbit melalui prosedur cacat hukum dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum bagi pemilik sah dapat dilakukan melalui mediasi, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, serta pembatalan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, pelaksanaan pengalihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai prosedur hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.
creator: Ekleisia Br Milala
creator: Harnum Khanaya Tabitha Silitonga
creator: Jelyta Olivia Manik
creator: Ririn Siahaan
creator: Rohani Panjaitan
creator: Suratya Marsoit
creator: Sophia
creator: Sri Hadiningrum
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum
date: 2026-05-31
publication date: 2026-05-31
volume: 10
number: 5