TINJAUAN YURIDIS ATURAN HUKUM SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO) MELALUI POLA KEMITRAAN RANTAI PASOK BAGI PELAKU USAHA

Abstrak

Pola hubungan hukum kemitraan rantai pasok kelapa sawit melalui Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Program 3600 (tiga ratus enam puluh derajat) dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, menguatkan dan menguntungkan serta pendampingan dan bimbingan kepada pekebun anggota koperasi sebagai mitra, untuk memenuhi kewajiban Sertifikasi ISPO. Tujuan penelitian ini mengkaji implementasi aturan hukum sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok bagi usaha sektor privat dan pekebun di Indonesia. Metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian normatif, dianalisis secara deskriptif untuk menelaah dan menjelaskan objek penelitian yang akan diteliti secara deduktif induktif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dengan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi aturan hukum sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pola kemitraan rantai pasok oleh pelaku usaha sudah membuahkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan pendapatan, jaminan pembelian, adanya bimbingan teknis budidaya, manajemen kelembagaan koperasi, serta dukungan keuangan untuk pembiayaan, legalitas dan pengakuan standar kelapa sawit berkelanjutan dengan sertifikat ISPO.

Pattern of lega relationship between palm oil supply chain partnerships and Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certifikacation (ISPO). This can be implemented throught the 3600 (three hundred and sixty degrees) program with the principles of mutual need, trust, strengthening and benefit as well as assistance and guidance to cooperative member growers as partners, to fulfill ISPO Certification obligations. The aimof this research is to examine the implementation of legal regulations for theIndonesian Sustainable Palm Oil Plantation Certifikation (ISPO) system through supply chain partnership patterns for private sector businesses and small holders in Indonesia. Qualitative research methods, with a normative research type, are analyzed descriptively to examine and explain the research objects that will beresearched deductively inductively throught a conceptual approach and statutory regulations using literature study and field research techniques. The results of the research show that the implementation of the legal regulations for the Indonesian sustainable palm oil plantation certification system (ISPO) through a supply chain partnership pattern by business actors has produced positive results with increased income, purchase guarantees, technical guidance for cultivation, cooperative institutional management, and financial support for financing, legality and recognition of sustainable palm oil standards with ISPO certificates.