ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI KELURAHAN SEI BEROMBANG KECAMATAN PANAI HILIR (Kasus Putusan Nomor 101/PDT.G/2024/PN.RAP)

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Tanah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh mahluk yang ada di bumi ini. Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan bernegara. Tanah tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata melainkan juga aspek social, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan aspek hak kepemilikan. Peradaban kehidupan serta perkembangan zaman yang semakin maju membuat nilai eknomis dari tanah menjadikan tanah sebagai suatu aset yang berharga, sehingga tanah dapat menjadi sebuah masalah atau sengketa yang timbul akibat perebutan hak kepemilikannya dan rentan terjadi konflik yang melibatkan berbagai pihak. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah serta dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN.RAP, dengan menggunakan metode penelitian normative empiris dengan sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai kekuatan hak didepan Hukum dan Negara. Karena itulah pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat di atas tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat juga sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah seseorang. Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada studi kasus ini Hakim menimbang bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh turut tergugat II dikarenakan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah “gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”, maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena gugatan yang seperti ini pada hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (Non Executable). Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka mengenai pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

This article examines the Legal Analysis of Unlawful Acts Regarding Land Ownership Rights Disputes. Land is a gift given by God Almighty as a natural resource that is greatly needed by all creatures on this earth. Land has an important role in human life and statehood. Land is not only seen from the physical aspect but also from the social, cultural, political, legal, defense, security, and ownership rights aspects. The increasingly advanced civilization of life and the development of the era make the economic value of land make land a valuable asset, so that land can become a problem or dispute that arises due to the struggle for ownership rights and is prone to conflict involving various parties. The problem in this study is to find out what are the factors causing land ownership rights disputes and the basis for the Judge's considerations in deciding Decision Number 101 / Pdt.G / 2024 / PN.RAP, using the normative empirical research method with primary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials through interviews and observations. The results of the study indicate that land registration needs to be carried out to provide legal certainty to people who control and own land so that they will later have legal force before the Law and the State. That is why land registration and the issuance of certificates on land owned are important so that someone has a basis for ownership of land rights. The certificate is also a proof of ownership of someone's land. In resolving land ownership disputes in this case study, the Judge considered that after being studied carefully by the Panel, the plaintiff's lawsuit in this case, it turned out that the main point of the plaintiff's lawsuit was regarding the Unlawful Act (PMH) committed by the second co-defendant because he had issued a Certificate of Ownership. That the boundaries of the disputed land as stated in the plaintiff's lawsuit posita, thus the Panel of Judges is of the opinion that such a lawsuit is "a lawsuit that does not clearly state the boundaries of the disputed object", so such a lawsuit is unclear and vague (Obscuur Libel), because a lawsuit like this in essence cannot be executed (Non Executable). Considering, that because the exception of the second defendant has been granted by the Panel of Judges, then the main point of the case is no longer relevant to consider, so that it is reasonable for the Panel of Judges to declare the plaintiff's lawsuit inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard).