ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG DI RUGIKAN ATAS OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT DIKUASAI

Abstrak

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan diatur dalam UU Hak Tanggungan, peraturan lelang, dan KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya pemenang lelang sering mengalami kesulitan menguasai objek lelang meskipun telah memperoleh risalah lelang. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum yang ada, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan penguasaan objek lelang secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum atas perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang dirugikan atas objek lelang hak tanggungan yang tidak dapat dikuasai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemenang lelang dalam memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat objek lelang hak tanggungan yang tidak dapat dikuasai.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum. Sumber data berupa data sekunder Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan di Indonesia masih belum komprehensif karena tidak adanya jaminan penyerahan objek, belum terintegrasinya mekanisme pengosongan, minimnya kompensasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum adanya regulasi khusus pasca-lelang. Perlindungan preventif yang ada masih bersifat prosedural dan belum menjamin penguasaan fisik objek. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur litigasi, seperti eksekusi pengosongan, gugatan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi, maupun jalur non-litigasi, seperti somasi, negosiasi, mediasi, pengaduan ke KPKNL dan Ombudsman, serta arbitrase.

Legal protection for winners of mortgage-right auctions is regulated under the Mortgage Law, auction regulations, and the Indonesian Civil Code. However, in practice, auction winners often encounter difficulties in taking possession of the auctioned property even after obtaining the auction minutes. This condition indicates that the existing legal protection has not been optimal, thereby necessitating regulatory reform to ensure legal certainty and effective control over the auctioned property. This study aims to examine the legal regulation of protection for auction winners who suffer losses because the auctioned mortgage-right property cannot be possessed under the prevailing laws and regulations in Indonesia, and to identify the legal remedies available to auction winners in obtaining legal protection when they suffer losses due to the inability to take possession of the auctioned mortgage-right property.The research employs normative legal research with a legal systematic approach. The data source consists of secondary data collected through library research. The data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning method.The results show that legal protection for winners of mortgage-right auctions in Indonesia is still not comprehensive due to the absence of guarantees for delivery of the property, the lack of integration of eviction mechanisms, limited compensation, weak inter-agency coordination, and the absence of specific post-auction regulations. Existing preventive protection remains procedural in nature and does not guarantee physical control of the property. Meanwhile, repressive protection may be pursued through litigation, such as eviction execution, tort claims, and claims for damages, as well as through non-litigation measures, such as demand letters, negotiations, mediation, complaints to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) and the Ombudsman, and arbitration.