KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DISKRESI PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran pradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (restoratif justice). Instrumen utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah Diversi. Yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di luar peradilan pidana. Penyidik kepolisian memiliki wewenang khusus berupa diskresi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diupayakan diversi pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU SPPA, UU   Kepolisian, KUHAP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literasi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan diskresi penyidik dalam SPPA bersifat imperatif untuk tindak pidana yang diancam penjara di bawa 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi sering kali terkendala oleh faktor internal seperti kurangnya pemahaman penyidik mengenai keadilan restoratif, serta faktor eksternal seperti penolakan dari pihak korban atau keluarga korban yang tetap menginginkan jalur litigasi. Selain itu, adanya multitafsir terhadap syarat diversi dalam Pasal 7 UU SPPA terkadang menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam mengambil keputusan diskresioner

This research is motivated by a paradigm shift in the handling of Children in conflict with the law, from retributive justice to restorative justice. The primary instrument for achieving  this is diversion, the transfer of juvenile cases from the criminal justice proces to a process outside the criminal justice system. Police investigators have special discretionary authority to determine whether or not a case can be diverted at the investigation stage. The method used in this research is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials (the Juvenile Justice and Child Protection law, the Police law, the Criminal Procedure Code), secondary legal materials (books, journals, literature), and tertiary legal materials (legal dictionaries). The results indicate that investigators’ discretionary authority in the Juvenile Justice and Child Protection Law is imperative for crimes punishable by imprisonment of less than seven years and not for repeat offenses. However, in practice, the use of discretion is often hampered by internal factors such as investigators’ lack of understanding of restorative justice, as well as external factors such as resistance from victims or their families who insist on pursuing litigation. Furthermore, the multiple interpretations of the diversion requirement in Article 7 of the SPPA Law sometimes raise doubts among investigators when making discretionary decisions.