MODEL KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA LONGSOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(STUDI BENCANA LONGSOR DI CIKERETEG KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT)

Abstrak

Abstrak: Model kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor dari perspektif kesejahteraan masyarakat. Studi ini berfokus pada bencana tanah longsor di Cikereteg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, harta benda, dan fasilitas umum. Pemberian santunan kepada para korban yang terdampak merupakan hal yang krusial. Namun, selain memberikan bantuan kepada masyarakat, langkah-langkah efektif juga harus diambil untuk memperkuat ketahanan bangunan, menegakkan hukum, memantau pembangunan, dan mengalokasikan dana untuk korban yang terkena dampak bencana. Tanah longsor, yang umumnya terjadi di daerah pegunungan, terutama pada musim hujan, memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, perumahan, industri, dan lahan pertanian. Konsekuensi ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat dan menghambat perekonomian lokal. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali infrastruktur dan daerah pemukiman yang terkena dampak sesuai dengan kemampuan keuangan dan standar yang sesuai. Tanggung jawab ini didasarkan pada hak konstitusional setiap individu atas tempat tinggal. Ketika menilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, semua sektor kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana harus dipertimbangkan Sektor-sektor utama tersebut meliputi perumahan, infrastruktur (jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya), fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, dan lembaga keagamaan), sektor produktif (irigasi, pertanian, dan pariwisata), dan faktor lingkungan yang mendukung ekonomi lokal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus fokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Memastikan penyediaan layanan yang adil dan memadai bagi anggota masyarakat yang terkena dampak bencana sangat penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Alokasi dana yang cukup dan tersedia untuk mitigasi bencana dalam anggaran nasional sangat penting. Pelaksanaan dana mitigasi bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing perlunya implementasi penuh Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya terkait bencana longsor di Jembatan Cikereteg, Kabupaten Bogor. Bencana longsor di Jembatan Cikereteg memberikan dampak negatif yang signifikan, karena merupakan jalan nasional yang menghubungkan Bogor dan Sukabumi.

Abstract: A compensation model for communities affected by landslides from a community welfare perspective. This study focuses on a landslide disaster in Cikereteg, Bogor Regency, West Java. Indonesia is a country prone to natural disasters that result in the loss of homes, property, and public facilities. Providing compensation to the affected victims is crucial. However, in addition to providing assistance to communities, effective measures must also be taken to strengthen building resilience, enforce laws, monitor development, and allocate funds for disaster-affected victims. Landslides, which commonly occur in mountainous areas, especially during the rainy season, have a devastating impact on human life, causing damage to infrastructure, housing, industry and agricultural land. These consequences impact the social conditions of communities and hamper the local economy. Governments and local governments have the responsibility to rebuild affected infrastructure and residential areas in accordance with their financial capabilities and appropriate standards. This responsibility is based on each individual's constitutional right to shelter. When assessing the damage caused by natural disasters, all sectors of people's lives affected by the disaster should be considered. Key sectors include housing, infrastructure (roads, bridges, and other public facilities), social facilities (education, health, and religious institutions), productive sectors (irrigation, agriculture, and tourism), and environmental factors that support the local economy. To achieve community welfare, the government should focus on post-disaster reconstruction and rehabilitation. Ensuring equitable and adequate service provision for disaster-affected community members is critical to prevent further casualties. Allocation of sufficient and available funds for disaster mitigation in the national budget is essential. The implementation of disaster mitigation funds is carried out by the government, local governments, the National Disaster Management Agency (BNPB), and/or the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in accordance with their respective roles and functions. The need for full implementation of Government Regulation No. 21/2008 on Disaster Management, particularly related to the landslide disaster at Cikereteg Bridge, Bogor Regency. The landslide at Cikereteg Bridge had a significant negative impact, as it is a national road connecting Bogor and Sukabumi.