KOMPLEKSITAS KONFLIK PAPUA:MEMAHAMI INTERAKSI POLITIK,EKONOMI DAN BUDAYA DALAM DINAMIKA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)

Abstrak

Konflik Papua adalah salah satu permasalahan Indonesia yang paling kompleks dan berkelanjutan. Tujuan dari laporan singkat ini adalah untuk melihat lebih dekat keterkaitan antara faktor politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk dinamika kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut. Analisisnya dimulai dari latar belakang sejarah Papua, termasuk integrasinya ke Indonesia dan dampak  berbagai kebijakan pemerintah pusat. Faktor politik mencakup ketidakpuasan terhadap keterwakilan dan otonomi, sedangkan faktor ekonomi mencakup ketimpangan distribusi kekayaan akibat melimpahnya sumber daya alam. Kebudayaan juga memegang peranan penting, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai-nilai tradisional masyarakat Papua dengan kebijakan modernisasi yang diterapkan pemerintah. Sebagai wujud ketegangan tersebut, dikaji dinamika KKB, di mana kelompok bersenjata tidak hanya menuntut kemerdekaan politik tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memahami kompleksitas konflik, dengan harapan dapat memberikan perspektif baru dalam upaya penyelesaian konflik secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Konflik Papua telah menjadi salah satu permasalahan Indonesia yang paling kompleks dan sulit sejak wilayah tersebut bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada tahun 1969 karena opini publik (Pepera). Selama beberapa dekade, Papua telah mengalami berbagai dinamika konflik yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya yang saling mempengaruhi. Kehadiran kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menegaskan ketegangan dan frustrasi yang melanda wilayah tersebut. Secara politis, banyak masyarakat Papua yang merasa belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur politik Indonesia.Tuntutan otonomi khusus  bahkan kemerdekaan merupakan wujud ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan tidak representatif. Dinamika politik ini seringkali diperburuk oleh tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan, sehingga menciptakan lingkaran kekerasan yang kejam.