KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak

Penelitian ini membahas kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan UPTD dalam memberikan perlindungan hukum dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Unit Perempuan dan Anak Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa UPTD PPA memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dalam hal melakukan upaya pencegahan, memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, melakukan mediasi dan pendampingan hukum, serta melakukan pendataan dan pelaporan. Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antar UPTD PPA dengan Unit Perempuan dan Anak Kepolisian dalam hal pendampingan dan konseling, pelaporan dan penanganan kasus, dan pada proses penyelesaian perkara.

This thesis is about The Authority of Regional Technical Implementation Unit for The Protection of Women and Children (UPTD PPA) to Provide Legal Protection to Child Who Are Victims of Sexual Violence. The purpose of this thesis aims to determine the authority of UPTD PPA to provide legal protection to child who are victims of sexual violence and the overlapping authority potential between UPTD PPA and Women and Children Unit of The Police (UPPA). This thesis uses a normative legal method with a statute, theoretical, and conseptual approach. The result of this thesis show that UPTD PPA has clear authority in providing legal protection to child who are victims of sexual violence in terms of take the preventive actions, providing legal services and protection, providing mediation and legal assistance, and taking data collection and reporting. There is overlapping authority potential between UPTD PPA and UPPA in terms of providing assistance and counseling, reporting and case handling, and in the case resolution process.