TINJAUAN YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA ANTARA SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON DENGAN CV. SURYA BANGUN SOLUSI

Penulis

  • Rizkita Putri Universitas Bina Bangsa Banten
  • Ujang Hibar Universitas Bina Bangsa Banten
  • Enjum Jumhana Universitas Bina Bangsa Banten

Kata Kunci:

Perjanjian, Pengadaan Barang Pemerintah, Wanprestasi

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan fungsi publik. Perjanjian adalah landasan utama dalam hubungan bisnis dan hukum yang mengatur kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang terlibat, namun apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, sehingga dapat mengakibatkan perjanjian mengalami wanprestasi atau kegagalan untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yang meliputi keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas dari pelaksanaan perjanjian tersebut maka dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai kontrak pengadaan barang atau jasa antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan Pihak Penyedia Barang serta pengaturan hukum mengenai Tinjauan Yuridis pada Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa antara Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan Pihak Penyedia Barang. Fokus utama penelitian ini adalah pada fenomena wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta tinjauan yuridis pada pengaturan kontrak pengadaan barang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sengketa wanprestasi terkait keterlambatan pengiriman barang. 

Procurement of goods and services is an important aspect in carrying out public functions. Agreements are the main foundation in business and legal relationships that regulate the obligations and rights between the parties involved, however if one party fails to fulfill its obligations, this can result in the agreement being in default or failure to fulfill one or more of the obligations agreed upon in the agreement. , which includes delays, non-compliance with the quality of the implementation of the agreement, can be said to be an act of default. This research aims to examine the legal arrangements regarding contracts for the procurement of goods or services between the Cilegon City DPRD Secretariat and the Goods Supplier as well as the legal arrangements regarding the Juridical Review of Goods or Services Procurement Contracts between the Cilegon City DPRD Secretariat and the Goods Supplier. The main focus of this research is on the phenomenon of default that occurs in contract implementation as well as the juridical review of goods procurement contract arrangements. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that there is a breach of contract dispute related to delays in the delivery of goods.

Unduhan

Diterbitkan

2024-09-29