ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA PT TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 103/PDT.G/2023/PN SERANG)

Abstrak

Di era modern seperti sekarang, masyarakat sering menggunakan perjanjian utang piutang atau kredit dengan perjanjian Hak Tanggungan atau fidusia sebagai asesor tambahan yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian kredit. Perjanjian kredit melibatkan kreditor (pihak berpiutang) dan debitor (pihak berutang). Perjanjian Hak Tanggungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan melibatkan jaminan tanah. Sedangkan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan melibatkan jaminan benda bergerak. Perjanjian fidusia dimulai dari perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur, dan dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris. Debitur menyerahkan hak kepemilikan benda bergerak kepada kreditur pemegang fidusia. Pada kasus ini dalam perjanjian pembiayaan investasi antara PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance dan Muhammad Fahrur Rozi, terjadi wanprestasi debitur yang mengakibatkan gugatan hukum. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam putusan perkara perdata No 103/Pdt. G/2023/PN Srg tidak mempertimbangkan kerugian immateril yang dialami penggugat, seperti keterlambatan pembayaran. Namun, putusan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata. Hakim juga mempertimbangkan Pasal lain yang relevan.

In the modern era like now, people often use debt or credit agreements with mortgage or fiduciary rights agreements as additional assessors that cannot stand alone without a credit agreement. A credit agreement involves a creditor (party owed) and debtor (party owed). Mortgage Rights Agreements are regulated by Law Number 4 of 1996 and involve land collateral. Meanwhile, fiduciary is regulated by Law Number 42 of 1999 and involves collateral for movable objects. The fiduciary agreement starts from a debt and receivable agreement between the creditor and debtor, and is made in the form of an authentic deed by a notary. The debtor hands over the ownership rights of movable objects to the fiduciary creditor. In this case, in the investment financing agreement between PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance and Muhammad Fahrur Rozi, the debtor defaulted which resulted in a lawsuit. The research method used is Normative legal research with a statutory approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the judge in the decision in civil case No. 103/Pdt. G/2023/PN Srg does not consider immaterial losses experienced by the plaintiff, such as late payments. However, the decision remains in accordance with the provisions of Article 1313 of the Civil Code and the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code. The judge also considered other relevant articles.