PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH PENGADILAN: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Abstrak

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memegang peranan penting dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang efisien, cepat, dan murah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. BPSK diharapkan dapat menyediakan alternatif penyelesaian sengketa selain jalur litigasi, dengan memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan sengketa diselesaikan secara adil dan transparan. Namun, meskipun memiliki peran yang penting, BPSK sering menghadapi tantangan hukum, seperti pelanggaran prosedural dan masalah yurisdiksi, yang menyebabkan pembatalan putusan oleh pengadilan. Kendala-kendala ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas BPSK dan integritas proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan putusan BPSK dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran BPSK dalam melindungi hak-hak konsumen. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang mengganggu efektivitas BPSK, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, ketidakjelasan yurisdiksi, dan dasar hukum yang lemah. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum BPSK, meningkatkan kepatuhan prosedural, dan menyelaraskan interpretasi hukum antara BPSK dan pengadilan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

The Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) plays a crucial role in the consumer protection system in Indonesia. This institution serves as an efficient, fast, and affordable dispute resolution mechanism between consumers and businesses, as mandated by the 1999 Consumer Protection Law. BPSK is expected to provide an alternative dispute resolution outside of litigation, ensuring consumer rights are protected and disputes are settled fairly and transparently. However, despite its important role, BPSK often faces legal challenges, such as procedural violations and jurisdictional issues, leading to annulment of its decisions by the courts. These challenges raise questions about the effectiveness of BPSK and the integrity of the dispute resolution process. This study aims to understand the factors that cause the annulment of BPSK decisions and their impact on consumer protection, as well as to provide recommendations for enhancing BPSK's role in protecting consumer rights. The research findings identify several key obstacles that affect BPSK's effectiveness, such as non-compliance with legal procedures, unclear jurisdiction, and weak legal foundations. Based on these findings, the study recommends measures to strengthen BPSK's legal framework, improve procedural compliance, and align legal interpretations between BPSK and the courts to enhance the effectiveness of consumer dispute resolution in Indonesia.