TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH

Abstrak

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Namun, praktik ini sering kali diwarnai oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi data. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui pengaturan hukum dalam Pengadaan Tanah menurut hukum positif di Indonesia dan memecahkan permasalahan hukum dalam implementasi hukum terhadap unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah atas Putusan Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan mengkaji undang-undang yang relevan, yurisprudensi, serta studi kasus sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat yang kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi juga mengganggu keadilan sosial dan lingkungan. Pemerintah yang terlibat dalam praktik ini seringkali tidak ditegakkan secara efektif, sehingga menimbulkan hilangnya keadilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi dalam proses pengadaan tanah, serta peran aktif masyarakat dan organisasi sipil dalam pengawasan.

Land acquisition for public interest is one form of infrastructure development in Indonesia. However, this practice is often colored by unlawful acts committed by the government, such as abuse of authority, corruption, and data manipulation. This study aims to examine and determine the legal regulations in Land Acquisition according to positive law in Indonesia and solve legal problems in the implementation of the law against the elements of Unlawful Acts Committed by the Government on Decision Number 9 / Pdt.G / 2020 / PN Tim. The research method used is a normative approach, by reviewing relevant laws, jurisprudence, and previous case studies. The results of the study indicate that unlawful acts by the Government not only harm the community who lose their land rights, but also disrupt social and environmental justice. The government involved in this practice is often not enforced effectively, resulting in a loss of justice. This study recommends the need for increased transparency in the land acquisition process, as well as the active role of the community and civil society organizations in supervision.