PENEGAKAN HUKUM LEMBAGA NEGARA DALAM PROGRAM DERADIKALISASI MENANGANI KASUS TERORISME DI INDONESIA

Abstrak

Pemahaman tentang hukum seharusnya mencakup aspirasi masyarakat yang berkembang, bukan hanya kekinian. Hukum terhubung dengan nilai-nilai masyarakat dan kekuasaan, serta faktor sistem hukum dan budaya hukum. Pembuatan hukum harus mempertimbangkan manfaat selain kepastian dan keadilan. Dalam prinsip negara hukum, kebijakan dan pemilihan pejabat didasarkan pada hukum. Lembaga peradilan yang independen dan otoritatif penting untuk supremasi hukum. Penegakan hukum tidak hanya implementasi, tetapi juga dimensi perilaku manusia. Salah satunya, Terorisme adalah tindak kejahatan yang semakin sering terjadi di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan luar biasa. Namun, lembaga negara yang dibentuk untuk menangani terorisme seringkali tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan. Pemerintah Indonesia melawan gerakan terorisme, termasuk separatisme dan radikalisme agama, menyebabkan ketegangan sosial dan saling curiga.Umat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Penelitian dilakukan untuk memahami lebih lanjut pengaturan dan kewenangan lembaga negara dalam menangani Tindak Pidana Terorisme. Hasilnya menunjukkan bahwa BNPT memiliki peran lebih tinggi dalam sistem hukum perudang-undangan, sementara Densus AT 88 bertanggung jawab untuk penyelidikan karena fokus pada penindakan terorisme, sedangkan BNPT fokus pada deradikalisasi.

An understanding of the law should include the aspirations of an evolving society, not just the present. Law is connected to societal values and power, as well as legal system factors and legal culture. Lawmaking should consider benefits in addition to certainty and justice. In the rule of law, policies and the selection of officials are based on the law. An independent and authoritative judiciary is important for the rule of law. Law enforcement is not only implementation, but also the dimension of human behavior. One of them, Terrorism is a crime that is increasingly common in Indonesia. The government states that the Crime of Terrorism is an extraordinary crime. However, state institutions established to deal with terrorism are often ineffective due to limited authority and position. The Indonesian government fights terrorism movements, including separatism and religious radicalism, causing social tension and mutual suspicion. Humanity that terrorism is threatening civilization universally. Research was conducted to further understand the regulation and authority of state institutions in dealing with the Crime of Terrorism. The results show that BNPT has a higher role in the legal system of legislation, while Densus AT 88 is responsible for investigations because it focuses on prosecuting terrorism, while BNPT focuses on deradicalization.